Dijelaskannya, mulai dari proses perizinan pun sering tidak transparan.
Janji izin usaha selesai dalam dua minggu sering kali meleset jadi berbulan-bulan karena harus melewati banyak meja.
Masalah tenaga kerja pun tak kalah pelik, dipolitisasi, sering terjadi aksi demo berkepanjangan, dan regulasi pengupahan yang rentan intervensi politis.
“Kami juga menghadapi pungutan liar dan premanisme yang marak dan dilakukan terang-terangan. Di sektor logistik, biaya-biaya tak resmi di tiap tikungan membuat usaha kami tidak kompetitif karena beban biaya yang tinggi,” kata Ning.
Baca Juga:Pengamat CORE Indonesia Sebut Nabung di Bank Masih Sangat Aman
Ia menegaskan bahwa dunia usaha membutuhkan perlindungan yang adil dan kebijakan yang konsisten.
“Kami butuh aturan main yang jelas. Jangan terus-terusan pelaku usaha lokal jadi korban eksperimen kebijakan,” tegasnya.
Kendati demikian, Prof. Rina juga mengidentifikasi peluang melalui pergeseran rantai pasok global, seperti rencana relokasi pabrik otomotif ke Jawa Barat.
Menurutnya, basis manufaktur kuat dan beragam yang dimiliki Jawa Barat meliputi otomotif, elektronik, tekstil dan pakaian, plastik, mineral non-logam, agro-pangan dan farmasi merupakan modal baik untuk pengembangan kapasitas inovasi daerah, terutama dengan dukungan universitas dan pusat riset yang bisa dikoneksikan langsung pada pengembangan industri.
Menanggapi tantangan tersebut, terdapat strategi utama yakni pengendalian arus impor dan peningkatan komponen lokal.
Baca Juga:Pica Fest 2022 Bangkitkan Industri Lokal Bali Pasca Pandemi
Faisal menekankan bahwa pengendalian impor bukan sekadar proteksionisme, tapi upaya menjaga kedaulatan pasar domestik dengan memastikan produk impor sesuai standar dan regulasi nasional.
Beberapa sektor seperti kosmetik, baja, dan semen telah menunjukkan hasil positif setelah menerapkan mekanisme verifikasi impor.
Strategi lainnya adalah peningkatan komponen lokal, yang telah terbukti sukses pada industri elektronik dengan produksi Handphone, Komputer, dan Tablet meningkat dari 0,1 juta unit (2013) menjadi 88,8 juta unit (2019), sementara impor menurun dari 62,0 juta menjadi 4,2 juta unit.
Faisal menekankan pentingnya skema TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) untuk memberi insentif investasi dan membangun fundamental ekonomi yang tangguh.
Implementasi strategi tersebut diharapkan memperkuat industri lokal, menciptakan lapangan kerja berkualitas, membangun rantai pasok nasional yang tangguh, dan meningkatkan investasi pada industri strategis.
Mohammad Faisal secara khusus menekankan pentingnya Pemerintah tetap menerapkan skema TKDN untuk memberi insentif terhadap investasi yang telah masuk dan akan masuk, tidak meniadakannya sama sekali.
