“Jadi kita melihat alarm bahwa masyarakat semakin permisif terhadap politik uang melalui serangkaian Pemilu yang mereka lalui sampai hari ini,” ujar Dwita saat ditemui di Kantor KPU Provinsi Bali, Jumat (14/3/2025).
“Kalau ini dibiarkan, tentu saja akan menjadi persoalan bagi masyarakat dan masa depan demokrasi kita,” imbuhnya.
Namun demikian, sekitar 52 persen dari responden juga mengakui tetap memilih paslon sesuai hati nuraninya meski menerima politik uang.
Menilik dari hasil tersebut, Dwita menilai jika penggalakan edukasi politik dan demokrasi menjadi salah satu solusi. Termasuk juga dengan melakukan edukasi terhadap politik uang.
Baca Juga:Trans Metro Dewata Hidup Lagi, Rp 16 Miliar Digelontorkan Oleh Pemkot Denpasar
Sementara itu, KPU Provinsi Bali menilai memiliki tugas besar untuk memperbaiki angka tersebut ke depannya.
Terlebih, dikhawatirkan angka yang bertumbuh itu semakin lama dapat menjadi budaya di masyarakat Bali.
Selain itu, budaya tersebut tidak hanya berdampak bagi pemilih, namun juga berdampak bagi calon peserta pada Pemilu.
Karena, biaya berpolitik bisa menjadi bertambah dengan tingginya kebutuhan untuk menggunakan politik uang.
“Saya menyepakati bahwa sesuatu hal yg permisif akan menjadi kebiasaan dan ketika kebiasaan akan jadi proses budaya,” ujar Komisioner KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan saat ditemui pada kesempatan yang sama.
Baca Juga:Penyebab Penumpang Dan Penerbangan Domestik di Bali Turun Hingga 11 Persen
“PR besar lagi kami penyelenggara Pemilu. Tentu saja PR besar juga bagi peserta Pemilu karena kalau dibiarkan tentu cost (biaya) politik akan tinggi,” imbuh dia.
