SuaraBali.id - Dampak efisiensi anggaran pemerintah pusat turut dirasakan bidang pariwisata di Nusa Tenggara Timur.
Terkait hal ini, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Timur berharap ada stimulan dari pemerintah pusat bagi hotel-hotel yang terkena dampak dari adanya efisiensi anggaran.
Hal ini demi keberlangsungan kerj para karyawan hotel.
"Harapannya pemerintah akan bantu dengan stimulan sehingga tidak ada hotel yang memecat karyawannya apalagi sampai gulung tikar," kata Ketua BPD PHRI NTT Robby Rawis, Kamis (28/2/2025).
Baca Juga:Pemprov NTT Minta Masyarakat Pulang Karena Kedatangan Ronaldo Tidak Jelas
Seperti diketahui, dampak dari efisiensi anggaran yang berpengaruh pada sektor pariwisata di NTT, mulai, restoran hingga perhotelan.
Saat ini okupansi perhotelan di NTT turun sebesar 20 hingga 35 persen.
Jika hal ini terus terjadi, otomatis hotel akan merugi, karena tidak ada tamu. Sementara pihak perhotelan harus membayar listrik.
"Karena itu kami sudah imbau kepada hotel-hotel untuk hemat listrik, hotel-hotel yang punya tiga lift setidaknya pakai satu lift saja, agar tidak membengkak pembayaran listrik," ujar dia.
Menurutnya, setelah adanya efisiensi, kegiatan pemerintah di hotel-hotel 50 sampai 60 persen itu dibatalkan.
Baca Juga:Tengkorak Misterius Terdampar di Pantai Sikka, Diduga Korban Kapal 3 Putri
Karyawan hotel memang saat ini masih menerima upah seperti biasa. Namun dikhawatirkan pada Maret hingga puncaknya April akan muncul gelombang PHK bagi karyawan di usaha perhotelan, karena kurangnya tamu.
Sekretaris BPD PHRI NTT Miachael Tamara menambahkan bahwa saat ini beberapa hotel besar di Kota Kupang juga sudah menerima informasi pembatalan dari pemerintahan.
"Kita di BPD juga sudah menyalurkan aspirasi ke BPP agar bisa menyampaikan ke pemerintah agar ada kebijakan tersendiri bagi sektor perhotelan," ujar dia.
Ia berharap adanya stimulus dari pemerintah untuk perhotelan, apalagi di wilayah Kota Kupang sendiri, yang diandalkan saat ini adalah MICE. (ANTARA)
