Namun demikian, dalam kenyataannya, SPI atau uang pangkal yang ditarik seperti ditetapkan sebagai tarif layanan BLU Unud sebagaimana PKM 51/PMK.05/2015 dan PMK 95/PMK.05/2022, serta hanya didasarkan atas keputusan rektor.
Bahkan, beberapa program studi yang semestinya dalam keputusan rektor tidak dipungut SPI malah dalam pelaksanaannya tetap dipungut biaya, sehingga pungutan tersebut menjadi tidak sah.
Dalam hal itu, Antara memiliki tanggung jawab selaku ketua panitia pelaksana seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun akademik 2018/2019, 2019/2020 dan 2020/2021 dan kapasitasnya sebagai rektor Unud tahun 2022/2023.
Jumlah pungutan SPI secara keseluruhan sebesar Rp274.570.092.691, termasuk dari 347 calon mahasiswa baru yang memilih program studi yang tidak masuk dalam keputusan rektor Universitas Udayana dengan nilai total pungutan Rp4.002.452.100.
Baca Juga:Ketua BEM Universitas Udayana Sebut Presiden Jokowi Lakukan Pelanggaran
JPU menjelaskan uang hasil pungutan SPI tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, namun dalam hal ini pungutan SPI disimpan bukan dalam bentuk deposito sebagai investasi jangka pendek.
Dana SPI tersebut disimpan di rekening giro RPL 037 BLU Unud dicampur dengan pendapatan Unud lainnya dengan jangka waktu antara tiga sampai empat tahun pada Bank mitra, di antaranya Bank BTN Rp50 miliar, Bank BPD Bali Rp70 miliar, Bank Mandiri Rp30 miliar, dan Bank BNI lebih dari Rp100 miliar.
Uang tersebut dijadikan agunan oleh terdakwa Antara dan pejabat Unud lainnya, sementara jaminan atau agunan digunakan untuk memperoleh fasilitas kendaraan.
Akibatnya, sebagian besar mahasiswa tidak mendapatkan manfaat dari pungutan SPI tersebut, karena sarana dan prasarana di Unud yang menjadi salah satu syarat standar pelayanan minimum dalam kegiatan belajar mengajar masih sangat minim, tidak memadai, dan banyak yang rusak. (Antara)
Baca Juga:Hakim Cecar Mantan Rektor Universitas Udayana Soal Pungli Rp4 Miliar
