SuaraBali.id - Bakal Calon DPD RI Pemilu 2024 dari Bali Ni Luh Djelantik menyampaikan niatnya untuk mengabdi kepada masyarakat Bali.
Ia berjanji akan menyerahkan seluruh gaji dan tunjangannya kepada rakyat apabila terpilih menjadi anggota DPD RI.
"Saya 100 persen ngayah (mengabdi). Seluruh gaji dan tunjangan dari jabatan tersebut (DPD) akan diserahkan kembali untuk kegiatan rakyat Bali, dikelola oleh anak muda dan transparan," katanya, Sabtu, (24/12/2022) seusai menyerahkan syarat minimal dukungan ke KPU Bali.
Ni Luh Djelantik ingin membentuk sebuah portal di mana masyarakat setiap saat bisa mengawasi langsung pergerakan gaji dan tunjangan tersebut.
Baca Juga:35 Pohon Tumbang di Denpasar Akibat Cuaca Ekstrem, Satu Korban Meninggal Dunia
Pengusaha sepatu asal Bali ini juga berjanji akan menyuarakan hal dan suara dari Bali ke pusat.
Karena ia tak ingin Bali dikenal hanya karena pariwisatanya tapi juga harus memanusiakan manusianya.
"636 desa di Bali akan mendunia dengan semua potensi dan hasil karya yang dimilikinya. Setiap rakyat Bali berharga dan kami masuk akan memetakan 636 desa dengan banjarnya, bergandengan dengan pemerintah dan rakyat sebagai aset utama," ujarnya.
Ni Luh Djelantik sendiri berhasil mengumpulkan 2.888 minimal dukungan melalui KTP elektronik.
Ia pun percaya diri karena menurutnya siapa saja berhak mengikuti kontestasi tersebut asal memiliki prinsip dan integritas.
"Kita menyampaikan bahwa siapapun kalian, apapun latar belakangnya, asalkan punya prinsip dan integritas, punya kecintaan pada Bali, ketulusan dan empati, maka berhak jadi pengabdi, pejabat, atau pelayan masyarakat Bali," tegasnya.
Di sisi lain, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan bahwa pihaknya akan adil dalam menyambut setiap kedatangan bakal calon DPD Pemilu 2024.
Ni Luh Djelantik menjadi bakal calon kedua yang hadir dalam rangka mengumpulkan minimal dukungan dari total 24 orang yang mengambil akun di Sipol.
"Ada lagi rencana yang akan mengumpulkan minimal dukungan tanggal 26, 27, dan 28 Desember dan banyak yang belum konfirmasi. Nah risikonya yang mengumpul tanggal 29 itu kalau dia tidak konsultasi dulu dan persyaratan ada yang kurang maka akan ditolak, karena tidak ada lagi hari perbaikan," kata Lidartawan. (ANTARA)
