SuaraBali.id - Seluruh pengurus dan kader PPP disebut telah kompak mendukung kepemimpinan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP.
"Kami bulat mendukung Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Bahkan, bukan Plt tapi Pejabat Ketua Umum DPP PPP," ujar Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Barat, Muzihir, Senin (13/9/2022).
Menurutnya hal itu tidak hanya untuk pengurus DPW PPP NTB, tapi semua anggota PPP mulai dari tingkat DPW hingga kabupaten dan kota di seluruh Indonesia juga mendukung Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP.
Terlebih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025.
"Kami tunduk terhadap keputusan partai dan Kemenkum dan HAM juga telah menetapkan surat keputusan (SK) Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP," ucap Muzihir.
Wakil Ketua DPRD NTB ini, membantah isu adanya dualisme kepemimpinan maupun isu perpecahan di tubuh PP. Meskipun Suharso Monoarfa menolak hasil Musyawarah Kerja Nasional PPP yang melengserkan dia dari ketua umum dan digantikan Muhammad Mardiono.
"Tidak ada dualisme kepengurusan atau pun perpecahan di tubuh PPP. Yang ada ada hanya perubahan Ketua Umum PPP saja," terangnya.
Menurut dia pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum DPP PPP sudah melalui proses mekanisme yang sah, melalui forum Rakernas yang dihadiri seluruh DPW PPP se-Indonesia dan usulan dari tiga majelis tinggi di PPP. Yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan.
"Jadi, Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan sepakat meminta Suharso mundur dari Ketua Umum PPP. Dan ini dihadiri 30 DPW dari 34 DPW di Indonesia. Meski yang tanda tangan itu 29 DPW dan itu sudah kuorum diputuskan dalam Mukernas PPP dan bulat mendukung Muhammad Mardiono," katanya.
(ANTARA)
