Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM di DPRD Nusa Tenggara Barat Ricuh

Ketua DPRD dianggap terlalu lama menemui massa

Muhammad Yunus
Rabu, 31 Agustus 2022 | 18:14 WIB
Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM di DPRD Nusa Tenggara Barat Ricuh
Pengunjuk rasa terlibat saling dorong dengan personel kepolisian di depan Kantor DPRD NTB, Rabu (31/8/2022) [Suara.com/Toni Hermawan]

SuaraBali.id - Demo tolak kenaikan harga BBM di depan Kantor DPRD NTB berlangsung ricuh, Rabu (31/8/2022). Masa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) kecewa. Sebab Ketua DPRD dianggap terlalu lama menemui massa. Akibatnya pintu gerbang rusak dan dikabarkan satu personel kepolisian terluka.

Ketua Umum HMI Mataram Dwi Ananami Putra mengatakan, masa aksi cukup lama menunggu Ketua DPRD NTB. Hanya Wakil Ketua yang datang menemui pengunjuk rasa.

Saat ditemui, massa sempat berdialog dengan wakil ketua tersebut dan masa merasa tersinggung dengan sikap wakil ketua.

“Massa aksi pindah dan di sana sempat terjadi aksi saling dorong dengan petugas dan masa memaksa masuk ke gedung DPRD," kata Dwi.

Baca Juga:Pengamat Minta Pemerintah Lakukan Pengawasan Sebaik Mungkin Terkait Pengalihan Subsidi BBM

Dia meminta Ketua DPRD menemui massa aksi dan tidak terkesan membenturkan masa aksi dengan personel kepolisian.

Pihaknya juga mendesak DPRD untuk menyampaikan tuntutan yang menjadi kegelishan masyarakat untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

“Kami menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dikhawatirkan mengorbankan ekonomi rakyat kecil," pintanya.

Bukan hanya itu, Dwi juga menyoroti kenaikan tarif listrik dan mendesak pemerintah untuk memberantas mafia sektor minyak, gas, dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum dari hulu ke hilir.

“Jika tuntutan kami tidak dipenuhi akan kami buat petisi," ancamnya.

Baca Juga:Daftar Kenaikan Harga BBM di Pertamina, Bagaimana Pom Pengisian Lainnya?

Ia pun menawarkan solusi terhadap persoalan yang ada, yakni memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat. Sehingga penyaluran BBM bersubsidi dan tepat sasaran kepada masyakat ekonomi menengah ke bawah dan para pelaku UMKM.

Membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk kendaraan jenis tertentu seperti roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik.

“Pembatasan BBM bersubsidi disertai dengan pengawasan yang ketat. Agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri," harapnya.

Sementara itu perihal adanya personel kepolisian yang terluka, Kapolresta Mataram Kombes Pol Mustofa mengaku belum melihat keadaan personelnya. Namun Kapolres mengaku sempat terjadi aksi saling dorong antara personel polisi dengan massa aksi.

“Nanti saya cek dulu, demo ini kami kawal dengan humanis," katanya.

Mustofa berpesan supaya dalam menyampaikan aspirasi dengan santun dan harusnya dengan kepada dingin. Sebab semua dapat dibicarakan dengan baik-baik.

“Aspirasi hendaknya disampaikan dengan kepala dingin," pesannya.

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengatakan menurut presiden Jokowi jika BBM dan tarif listrik tidak dinaikkan maka kondisi ekonomi Indonesia mengkhawatirkan. Tetapi perjuangan dan keinginan massa aksi akan disampaikan ke pemerintah pusat.

“Tuntutan yang disampaikan segera kami kirim besok pagi ke Jakarta," janjinya.

Isvie berpesan kepada massa aksi untuk menyampaikan tuntutannya dengan baik dan tidak anarkis. Perihal adanya keterlambatan untuk menemui masa aksi diminta untuk dimaklumi.

“Teruskan perjuangan ini”, pungkasnya.

Kontributor: Toni Hermawan

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak