SuaraBali.id - Aliansi Mahasiswa Bergerak menggelar aksi di depan kantor Polda NTB, Senin (4/7/2022). Aksi ini buntut dari pelecehan seksual yang dialami mahasiswi yang ada di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Pelakunya disebut mengaku-ngaku sebagai dosen dan salah satu modusnya dapat membantu nilai akademik.
Saat massa aksi meminta untuk bertemu Kapolda NTB, sempat terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dan pihak kepolisian yang berjaga.
Salah satu massa aksi, Elwani Pramesti menegaskan keikutsertaan dalam aksi kali ini untuk meminta kejelasan Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai transparansi kasus pelecehan seksual yang menimpa 10 mahasiswi.
Ia meminta Polda NTB memproses kasus pelecehan seksual ini untuk memberikan rasa keadilan terhadap perempuan.
“Kami ke sini bukan berkoar-koar tapi kami ingin mengetahui kejelasan kasus ini,” pintanya.
Mewakili suara perempuan, Elwani mendesak pemerintah segera memproses sebab dalam kasus ini korbannya cukup banyak.
Jika kasus ini tidak segera diungkap dikhawatirkan akan memberikan ketakutan di tengah mahasiswi lainnya dalam menjalankan kegiatan akademik.
“Kami akan merasa ketakuan di kampus jadinya,” keluhnya.
Ia mengaku miris dengan kejadian ini, wanita sebagai aset negara yang akan menjadi aset-aset bangsa untuk melahirkan generasi penerus harusnya merndapatkan perlindungan.
Namun menurutnya, karena kasus ini, harga diri sudah diinjak-injak dan moral perempuan sudah direndahkan.
“Apakah kasus ini akan terus disembunyikan, kami jalan kaki jauh-jauh ke sini ingin tahu sejauh mana proses hukumnya dan kami minta pelaku segera ditangkap,” tegas mahasiswi sementer IV ini.
Terhadap para korban, Elwani mengaku sempat bertemu dan melihat kondisi para korban. Hasil perbincangan dengan korban, sebenarnya ingin menyembunyikan tindakan yang menimpanya sebab merasa malu.
“Sebagai perempuan saya juga merasakan apa yang dirasakan, mereka tentu malu dan merasa tidak punya harga diri lagi,” keluhnya.
Koordinator Lapangan (Korlap) Mahasiswa Bergerak, Hamzan Wathoni menilai belum ada itikad baik dari aparat penegak hukum. Untuk itu massa aksi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi.
“Bahkan dari Biro Konsultasi dan bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Unram sudah melayangkan laporan namun sampai saat ini belum ada tindakan responsif,” pungkasnya.
Kontributor: Toni Hermawan
