SuaraBali.id - Jumlah kendaraan dinas (Randis) yang menunggak membayar pajak di Lombok Timur ternyata cukup banyak. Jumlahnya yakni mencapai 460 unit.
Hal ini masih terjadi kendati pemerintah sudah memberi contoh pada masyarakat terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, tercatat di Samsat Lombok Timur.
Ada sejumlah randis yang menunggak bayar pajak, tak hanya OPD di lingkup pekab Lotim, tetapi juga OPD vertikal seperti di Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lainnya.
”Terhadap randis yang menunggak pembayaran pajak di OPD Lotim, kami telah menerima surat teguran dari kantor Samsat Selong,” ungkap Kepala Bidang Asset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, L Mustiaref, Rabu (18/5/2022) sebagaimana diwartakan Lombokita – Jaringan suara.com.
Baca Juga:Dijebak Oknum Waria, Pelajar SMP di Lombok Timur Mengaku Diancam Video Mesumnya Disebar
Menurut Mustiaref, jumlah surat teguran yang diterima terkait randis yang masih menunggak belum membayar pajak sebanyak 460 unit.
”Terhadap randis yang nunggak pajak ini, kita sedang melakukan verifikasi jumlah randis yang masih tercatat dalam daftar aset daerah,” sebutnya.
Selanjutnya pihaknya akan menyerahkan surat teguran dari kantor Samsat,ke masing masing OPD selaku pengguna kendaraan operasional tersebut,
Disebutkan Mustiaref, mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2021 jumlah randis yang belum dibayar pajaknya sebanyak 74 unit.
Dengan menggunakan uji sample ke beberapa OPD di Lotim.
” Kami akan cek dulu randis yang masuk dalam daftar asset daerah agar menjadi jelas,karena surat teguran yang dilayangkan kantor Samsat Selong bersifat umum,” tandasnya.
