“Bagi kami, petani Sembalun, tak ada negosiasi atau jalan tengah yang akan menguntungkan rakyat Sembalun dalam konflik dengan PT. SKE. Solusi sama-sama menang (win-win solution) yang selalu digaungkan oleh pemerintah melalui skema reforma agraria palsu juga merupakan sebuah ilusi. Bagi kami, terang hanya ada dua opsi yang harus diambil oleh pemerintah dalam kasus PT. SKE: mencabut HGU PT. SKE atau berpihak kepada perusahaan untuk mengusir petani di atas tanahnya,” Ucap, Kordum, Afifudin, Rabu,(18/01/2022)
“Bukan tanpa alasan kami mengambil sikap tegas menolak segala bentuk “jalan tengah”: rakyat Sembalun telah merawat tanah itu selama puluhan tahun. Banyak anak-anak petani yang bisa bersekolah hingga menempuh kuliah karena hasil dari tanah itu. Ketika ribuan orang telah mengelola tanah itu selama 26 tahun, perusahaan justru “mengklaim” secara sepihak tanah tersebut, yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah dan BPN dengan mengeluarkan izin HGU tanpa sosialisasi ke masyarakat,” Tegas Afifudin.
“Ketika segala penolakan terus menerus dilakukan, aksi-aksi terus dimobilisasi, pencegatan aktivitas perusahaan di lahan rakyat juga selalu dilaksanakan sebagai komitmen petani mempertahankan tanahnya, pemerintah tetap tak menghargai komitmen tersebut dengan membuat pertemuan yang tidak memberi ruang demokratis bagi petani dengan hanya melakukan pembahasan atas rencana-rencana perusahaan,” katanya.
Kontributor : Lalu Muhammad Helmi Akbar
