SuaraBali.id - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho menyebut adanya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyaraat (PPKM) di Bali itu itu ibarat pil pahit yang menyembuhkan. Perumpamaan itu tepat karena untuk mengendalikan penyebaran kasus COVID-19 itu, maka mobilitas masyarakat memang harus dibatasi.
Adanya PPKM dan juga dibarengi gencarnya upaya vaksinasi COVID-19 dan terbukti telah melandaikan kasus baru COVID-19 di Pulau Dewata.
Angka kasus baru COVID-19 yang sempat berminggu-minggu bertahan di atas 1.000 orang per hari pada periode Juli-Agustus 2021, bahkan sempat menyentuh angka 1.900, kini di bulan November tidak sampai 20 kasus per hari.
Demikian pula kasus aktif COVID-19 pada Rabu (24/11) tercatat tinggal 146 orang, dengan rincian 70 orang dirawat di RS rujukan, 65 orang di tempat isolasi terpusat dan 11 orang menjalani isolasi mandiri.
Namun, kebijakan pembatasan mobilitas dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat hingga PPKM Level 4 sejak awal Juli hingga pertengahan 2021, telah menahan kinerja sektor pariwisata dan sektor terkait lainnya di Provinsi Bali.
Seperti diketahui, pandemi COVID-19 yang melanda hampir dua tahun ini tak hanya telah menyebabkan lebih dari 4.000 masyarakat Bali harus kehilangan nyawa, tetapi juga membuat kondisi ekonomi daerah yang terkonsentrasi pada sektor pariwisata ini menjadi terpuruk.
Pada triwulan III 2021, ekonomi Bali masih terkontraksi 2,91 persen (yoy) dan tercatat sebagai daerah dengan kinerja ekonomi terburuk dibandingkan 33 provinsi lainnya di Tanah Air.
Meskipun ekonomi Bali hingga triwulan III 2021 masih terkontraksi, namun sejatinya sudah menunjukkan arah perbaikan dibandingkan kondisi akhir 2020 yang terkontraksi atau pertumbuhan minus 9,31 persen.
Selain itu, pada triwulan II 2021, pertumbuhan ekonomi Bali sudah sempat positif di angka 2,88 persen (yoy).
Wisman Turun Drastis
