SuaraBali.id - Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengatakan rencana pembangunan bendungan di kawasan Babakan, tetap menjadi prioritas desain utama sebagai solusi mengatasi genangan dan ancaman banjir.
"Karena itu, untuk merealisasikan pembangunan bendungan itu kami sudah mengajukan perencanaan ke Balai Wilayah Sungai (BWS). Tapi BWS menilai penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jangkuk lebih prioritas," kata Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Jumat (19/11/2021).
Pernyataan itu disampaikan Wali Kota menyikapi solusi permanen yang disiapkan Pemerintah Kota Mataram, dalam penanganan genangan dan ancaman banjir yang selalu terjadi setiap tahun saat cuaca ekstrem.
Apalagi Kota Mataram merupakan daerah hilir sehingga memiliki potensi terjadinya genangan dan banjir karena adanya air kiriman dari hulu ketika terjadi intensitas hujan lebat dan merata.
Baca Juga:Gubernur Kalbar Didesak Minta Perusahaan Sawit dan Tambang Tanggungjawab Atasi Banjir
Pembangunan bendungan tersebut memang diperlukan koordinasi dengan Kabupaten Lombok Barat, sebab kebutuhan lahan untuk bendungan sekitar 6 hektare sebagian masuk wilayah Kota Mataram, dan sebagian masuk wilayah Lombok Barat.
"Jadi untuk menyelesaikan masalah genangan dan potensi banjir, tidak bisa kita selesaikan sendiri, termasuk untuk bangunan fisiknya dari pemerintah pusat," ujarnya.
Namun demikian, lanjutnya, untuk tahun depan BWS sudah menentukan akan melakukan penataan kawasan DAS Jangkuk bagian selatan sekaligus membuka akses jalan dari Jembatan Dasan Agung sampai ke Jembatan Ampenan.
"Jadi DAS Jangkuk bagian selatan bisa tertata seperti halnya DAS bagian utara. Untuk pembebasan lahan pembukaan jalan itu, sudah kami siapkan," tuturnya.
Data Dinas PUPR Kota Mataram sebelumnya menyebutkan, Pemerintah Kota Mataram diminta menyiapkan lahan 6 hektare untuk pembangunan waduk di Babakan, sementara lahan yang sudah tersedia baru 1,8 hektare.
Baca Juga:Atasi Banjir di Kota Minyak, DPU Balikpapan Siapkan Pompa Air, Ampuh Kah?
Artinya, dibutuhkan pembebasan lahan lagi sekitar 4,2 hektare. Misalnya, harga tanah di kawasan Babakan mencapai Rp30 juta hingga Rp35 juta per are, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp26 miliar.
Sementara, dengan kondisi pandemi Covid-19 kebutuhan anggaran sebesar itu dinilai cukup berat. Apalagi, pemerintah sekarang masih fokus bagaimana melakukan upaya pencegahan, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
"Meski demikian, pembangunan bendungan tetap menjadi desain utama kita untuk mengurai air yang masuk ke Mataram sehingga bisa menyelesaikan masalah genangan serta ancaman banjir," katanya. (Antara)
