SuaraBali.id - Perjalanan berbagai partai politik Tanah Air di Pulau Dewata dituliskan antara lain oleh Putu Setia. Kemudian ada karya Drs. I Nyoman Sirna MPH. Mereka adalah para saksi mata, bersama warga Bali lainnya, yang berada langsung di masa Gestok ada Pemberontakan G30S atau Gerakan 30 September (PKI).
Setelah dua artikel terdahulu, inilah kelanjutan dari kisah keberadaan PKI di Bali, yang dipetik dari Beritabali.com, jaringan SuaraBali.id. Dituliskan sebelumnya bahwa para siswa SMP pun sudah terjun ke politik, dan saat suhu politik di Jakarta meninggi, di Bali pun terjadi peristiwa perkelahian antarpartai. Sehingga tentara turun mengamankan situasi (baca di sini dan di sini).
Menjelang September 1965, konflik antara pendukung PNI dan PKI terjadi di semua lapisan masyarakat di Bali. Termasuk di kalangan cerdik cendekia.
Awal Agustus 1964, berlangsung acara musyawarah pembangunan antarsarjana daerah Bali di Denpasar. Di saat acara pembukaan, Gubernur Bali Anak Agung Gde Suteja berhalangan hadir karena mendapat tugas ke Jakarta.
Baca Juga:Wisata Bali: Pengelola di Karangasem Menyambut Baik Pembukaan Kembali Tempat Pelancongan
Dikutip dari Buku "Sang Guru, Sebuah Memoar Tentang Perjuangan dan Pengabdian" karya Drs. I Nyoman Sirna MPH, musyawarah ini penting karena hasilnya diharapkan bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan Bali. Namun perseteruan politik malahan mempengaruhi acara.
Menurut Nyoman Sirna, dalam berbagai persidangan, peserta yang berafiliasi dengan PKI tampak selalu ingin memaksakan kehendaknya.
Akibatnya, peserta lain bereaksi. Saat itu, salah seorang pimpinan sidang, Ida Bagus Suanda Wisnawa, seorang sarjana juga anggota polisi militer dan perwira keamanan Istana Tampaksiring menunjukkan sikap tegas.
Ia berhasil mengendalikan keadaan sehingga sarjana dari PKI tidak selalu mendominasi diskusi.
Setelah acara musyawarah pembangunan usai para peserta simpatisan PKI mengadukan insiden di acara itu kepada Gubernur Suteja. Pak Gubernur pun marah besar.
Baca Juga:Wisata Bali: Pulau Dewata PPKM Level 4, Mal Dibuka dan Destinasi Pelancongan Uji Coba
Beliau langsung memanggil Ida Bagus Suanda Wisnawa ke kantor gubernur. Yang bersangkutan hadir memenuhi undangan gubernur namun menolak untuk ditegur. Setelah dimarahi Gubernur Suteja, ia berlalu tanpa berpamitan kepada Pak Gubernur.
Ketika situasi politik memanas, tindakan sekecil apapun bisa dinilai sebagai provokasi. Aksi-aksi sepihak yang disokong PKI di kalangan akar rumput kerap kali menimbulkan keributan.
Kader dan simpatisan PKI sering melakukan penyabotan dan pengeroyokan, untuk merebut tanah pertanian atau aset lain. Akibatnya orang-orang yang merasa dianggap musuh oleh PKI akan merasa terancam.
