Pada kesempatan itu Rocky lantas menyinggung bagaimana Pemerintah tidak peka dengan kebutuhan mudik rakyatnya. Banyak orang yang menganggap kalau ada sebagian orang yang tak adil, karena satu hal bisa mengakses dan yang lain tidak.
Padahal, mudik merupakan bagian dari ibadah untuk bersilaturahmi, menjaga kesehatan mental setelah setahun tak bertemu, termasuk kesempatan buruh untuk melepas rindu usai disiksa kapitalisme kota selama setahun.
Tetapi rindu itu terpaksa harus dipupus oleh penjagaan Polisi, Tentara, sampai Panser di perbatasan pintu masuk dan keluar. Dan pada kondisi ini, tentu bakal berpeluang memperluas dimensi konflik batin seseorang.
“Inilah yang cuma bisa dilihat Pemerintah, mereka cuma bisa melihat pohon, tanpa bisa melihat hutan,” kata dia.
Baca Juga:Tambah 783 Pasien, Kasus Corona di Jakarta Capai 414.106 Orang
Sebetulnya orang akan memahami pelarangan ini jika Pemerintah sudah jalan dengan benar soal konsistensi penanganan covid. Tetapi, yang terjadi belakangan, orang justru melihat sebaliknya.
Kalau banyak orang nekat untuk tetap mudik, dengan beragam cara, maka kata Rocky, sudah ada kegagalan kultur hukum. Sebab kalau ada kesadaran hukum di kalangan masyarakat, tak mungkin Pemerintah sampai tega melibatkan panser untuk menjaga penyekatan.
“Panser itu lambang ketakutan, bukan persuasi. Hukum gagal maka tidak akan dihormati oleh rakyat,” katanya.
Belum lagi sikap aparat yang dinilai tidak dibekali dengan pengetahuan persuasi, bahwa apa yang dilakukan Pemerintah bermaksud baik. Bukan dengan bahasa yang saat ini dipakai Pemerintah, yakni melafalkan ucapan berupa ancaman. Ini, kata Rocky, tentu tidak berpendekatan pada kemanusiaan.
Baca Juga:Lepas Gelang Penanda Sedang Karantina, Wanita Ini Didenda Rp 17 Juta
