SuaraBali.id - Setelah Presiden Jokowi cabut Perpres Miras setelah didesak, kini giliran Gubernur DKI Jakarta Anies baswedan. Anies diminta lepas saham perusahaan Bir Delta Jakarta yang dimiliki Pemprov DKI.
Desakan itu disampaikan Fraksi PAN DPRD Jakarta. PAN Jakarta mendukung langkah Pemerintah Provinsi Jakarta melepas kepemilikan saham pada perusahaan bir, Delta Djakarta, seiring pencabutan lampiran tentang investasi industri minuman keras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021.
"Sejak tahun 2019, banyak masukan kepada kami agar Fraksi PAN ikut mendorong penjualan saham bir yang dimiliki pemprov," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Jakarta Bambang Kusumanto di Jakarta, Rabu (3/3/2021).
Pemerintah provinsi DKI Jakarta, kata Bambang, harus berani tegas dengan mengalihkan investasi miras ke investasi lain yang tidak menimbulkan sentimen sosial, seperti pemerintah pusat yang dalam hal ini Presiden Jokowi yang berani membatalkan perpres investasi miras karena mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat.
Baca Juga:Pesona Ibu Negara Iriana Jokowi Kenakan Busana Hasil Tenun Payakumbuh
"Pak Anies harus bisa tegas seperti Pak Jokowi yang membatalkan lampiran perpres soal investasi miras," ujar Bambang.
Bambang melihat kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta selama ini dijadikan "bumper" bagi pemegang saham lainnya seperti San Miguel.
"Karena pemprov berstatus sebagai regulator juga sehingga pemilik saham lainnya merasa aman," katanya.
Bambang menjelaskan selama ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu bilang bahwa penjualan saham bir tersebut terganjal restu DPRD DKI Jakarta.
Karena itu, saat ini Fraksi PAN secara bulat mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjual saham yang dimiliki sejak era Gubernur Ali Sadikin itu.
Baca Juga:Jokowi: Pencegahan, Jangan Terlambat
"Pak Gub dan Pak Wagub, Fraksi PAN mendukung 100 persen keputusan untuk menjual saham Delta," kata Bambang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan pencabutan lampiran Perpres 10/2021 pada Selasa (2/3/2021) lalu.
Presiden Jokowi mengatakan, keputusan ini diambil setelah menerima masukan dari ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan ormas-ormas keagamaan lainnya. [Antara]
