Sebagai implementasinya, Kemendagri pun menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yan berlaku mulai 17 September 2020.
Melalui SE tersebut, Mendagri meminta kepada para gubernur, bupati, dan wali kota membentuk Satgas Penanganan COVID-19 di daerah, hingga ke tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dusun, serta RW dan RT.
Selain itu, Mendagri juga telah menerbitkan SE no 440/5538/S.J, mengenai Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Masyarakat Termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang ditetapkan pada 6 Oktober 2020.
Dengan SE tersebut, masyarakat sipil melalui LSM dan ormas mendapat kesempatan dan akses mengambil bagian dalam penanganan pandemi COVID-19 bersama dengan pemerintah daerah (Pemda) melalui pengadaan barang dan jasa Swakelola Tipe III.
Baca Juga:Cewek Open BO Diperas Oknum Polisi, Diminta Setor Rp 500 Ribu Tiap Bulan
Konsultasi publik penanganan COVID-19 menjadi sarana menyamakan persepsi pemerintah, ormas sipil, dan sektor swasta terhadap kondisi, regulasi, dan metode dalam menyusun rencana aksi kolaborasi pencegahan penularan COVID-19. Dialog yang dilakukan di Bali itu diharapkan akan dapat diaplikasikan ulang ke daerah lainnya di Indonesia.
Konsultasi publik akan diawali dengan pembukaan dan penyampaian pidato pembuka oleh Gubernur Bali, diwakili oleh Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati.
Selanjutnya Dirjen Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA akan menyampaikan pidato kunci dengan tema Pemda dan Peran Serta Masyarakat di dalam Percepatan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah.
Sementara itu, Menkop dan UMKM, Teten Masduki dijadwalkan menyampaikan paparan secara daring dengan tema Peran dan Posisi Strategis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak COVID-19.
Narasumber lainnya yang dijadwalkan bicara pada konsultasi publik itu adalah Budi Gunadi Sadikin, selalu Ketua Satgas PEN/Wakil Menteri BUMN, lalu Kastorius Sinaga.
Baca Juga:Peras dan Setubuhi Cewek Open BO, Oknum Polisi Dilaporkan
Kemudian Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga, Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Ikak G. Patriastomo, Direktur Utama Badan Penyedia Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Agus Susanto.
