SuaraBali.id - Meski belakangan kabar intimidasi yang dilakukan petugas terhadap warga, Bupati Timor Tengah Selatan Egusem Piether Tahun menyebut, pemerintah tidak bermaksud mengorbankan warga Pubabu dalam pembangunan pertanian di kawasan Besipae.
"Pemerintah tentu menginginkan yang terbaik untuk rakyat. Tidak ingin menyusahkan rakyat," kata Bupati Egusem Piether Tahun, Minggu (23/8/2020).
Pernyataan ini disampaikan usai sebelumnya tindakan penggusuran yang dilakukan aparat kepada warga di Pubabu dinilai represif.
Egusem berpendapat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak awal sudah menyatakan akan membantu warga membangun kembali rumah mereka, memberikan lahan untuk pertanian, sekaligus melibatkan mereka dalam pembangunan di Besipae.
Baca Juga:23 Orang Positif Corona, Gubernur Kalbar Minta City Mall Ketapang Ditutup
Meski demikian, dalam proses persiapan lahan di Besipae mendapat penolakan dari masyarakat yang mengklaim tanah tersebut sebagai tanah ulayat.
Ia juga menambahkan, saat kunjungan pertama bersama rombongan Gubernur NTT Viktor Laiskodar pada Juni 2020 lalu, mereka disambut dengan aksi telanjang badan.
Usai penolakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan berupaya untuk melakukan pertemuan dengan keluarga yang menyerahkan tanah di Besipae pada tahun 1982 lalu.
Akan tetapi, pertemuan urung dilaksanakan lantaran dari empat bersaudara, hanya ada tiga orang yang bersedia untuk berdialog.
"Sebagai Bupati yang pernah bekerja di Besipae pada tahun 1986, saya minta staf untuk melakukan komunikasi kembali dengan semua keluarga," katanya pula.
Baca Juga:12 Warga Batam Positif Corona Habis Jemput Paksa Jenazah COVID-19
Hingga saat ini belum ada pertemuan itu, karena empat bersaudara yang menyerahkan lahan kepada Pemerintah Provinsi NTT di Besipae belum ada kesepakatan.
Egusem berharap, rencana pengembangan tanaman kelor, porang di atas lahan seluas 3.700 hektare di Besipae tetap berjalan dan memberikan kesejahteraan bagi warga sekitar kawasan itu.
