Ganti Kendaraan Dinas, Pemkab Lombok Timur Siapkan Rp4,32 Miliar untuk 12 Mobil Listrik

SuaraBali.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyiapkan anggaran Rp4,32 miliar untuk pengadaan 12 unit mobil listrik sebagai kendaraan dinas kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pada 2026.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Lombok Timur, Lalu Moh Azmi, mengatakan setiap kendaraan dialokasikan anggaran sekitar Rp360 juta.

"Dari anggaran Rp4,32 miliar itu, sebanyak 12 OPD direncanakan dapat kendaraan dinas mobil listrik," kata Azmi di Lombok Timur, Selasa (10/11/2026).

Menurut dia, sosialisasi pengadaan kendaraan listrik tersebut telah dilakukan. Sejumlah pejabat eselon II juga telah mengikuti uji coba atau test drive untuk mengenal kendaraan yang akan digunakan.

Adapun OPD yang diprioritaskan menerima kendaraan listrik merupakan instansi yang dinilai memiliki potensi menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pengadaan 12 unit mobil listrik tersebut belum dapat direalisasikan karena masih menunggu pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

"Untuk jumlahnya sekitar 12 unit dan pengadaan akan dilakukan setelah pengesahan DPA. Setelah itu baru kami laksanakan," ujarnya.

Terkait pilihan kendaraan, Pemkab Lombok Timur masih mempertimbangkan sejumlah produsen mobil listrik. Dua merek yang masuk dalam pertimbangan awal adalah BYD dan Aion.

Namun, penentuan merek akan mempertimbangkan ketersediaan stok kendaraan di pasaran. Tingginya minat masyarakat terhadap mobil listrik dinilai menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan sebelum proses pengadaan dilakukan.

Baca Juga: Kementerian Transmigrasi dan Komisi V DPR RI Serahkan 109 SHM Warga Transmigrasi Lombok Timur

Dari sisi infrastruktur, Pemkab Lombok Timur mengklaim telah menyiapkan fasilitas pendukung pengisian daya.

PT PLN direncanakan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), termasuk dua titik di lingkungan Kantor Bupati Lombok Timur.

Selain itu, setiap OPD penerima kendaraan juga akan dilengkapi perangkat pengisian daya atau power charger untuk menunjang operasional mobil listrik.

Azmi menjelaskan, rencana pengadaan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat edaran tiga kementerian terkait penggunaan kendaraan listrik di lingkungan pemerintahan.

Meski demikian, realisasi pembelian masih menunggu pengesahan dokumen anggaran. Setelah DPA disahkan, pemerintah daerah baru akan melanjutkan proses pengadaan sesuai mekanisme yang berlaku.