Muhammad Yunus
Selasa, 09 Juni 2026 | 12:31 WIB
Ilustrasi: Kantin Sekolah SDN 004 Samarinda Utara [kaltimtoday.co]
Baca 10 detik
  • Kepala Badan Gizi Nasional berencana memanfaatkan kantin sekolah dan fasilitas tersedia sebagai dapur Program Makan Bergizi Gratis.
  • Strategi ini diutamakan bagi wilayah terpencil dengan jumlah siswa sedikit guna meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
  • Badan Gizi Nasional memastikan dana operasional telah dicairkan secara bertahap untuk menjaga keberlangsungan layanan di seluruh daerah.

SuaraBali.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengungkapkan alasan di balik rencana pemanfaatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, terutama di daerah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit.

Nanik menjelaskan, tidak semua wilayah membutuhkan pembangunan dapur baru untuk mendukung program MBG.

Di sejumlah daerah terpencil dan kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), fasilitas yang sudah tersedia dinilai lebih efektif untuk dimanfaatkan.

"Kami melihat ada beberapa lokasi yang jumlah siswanya tidak banyak. Dalam kondisi seperti itu, membangun dapur baru tentu kurang efisien. Karena itu, kantin sekolah bisa menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan," ujar Nanik saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6).

Ia mencontohkan pengalamannya saat mengunjungi sebuah sekolah di Lombok Barat yang hanya memiliki 119 murid.

Di sekolah tersebut sudah tersedia kantin yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi siswa.

Menurut Nanik, pendekatan ini memungkinkan pemerintah mengoptimalkan fasilitas yang telah ada tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk pembangunan infrastruktur baru.

Selain kantin sekolah, BGN juga membuka peluang penggunaan fasilitas lain yang telah tersedia di masyarakat.

Baca Juga: Ratusan Dapur MBG di NTB Mogok Masak

Salah satunya adalah dapur umum yang dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Nanik mencontohkan keberadaan dapur umum milik Pertamina di salah satu pulau di Raja Ampat yang memiliki sekitar 115 siswa.

Fasilitas tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan MBG tanpa perlu membangun dapur baru.

"Kami melihat ada banyak alternatif yang bisa digunakan. Jadi tidak harus selalu membangun dapur baru, khususnya di wilayah 3T yang jumlah penerima manfaatnya terbatas," katanya.

Ia menegaskan, strategi pemanfaatan kantin sekolah dan fasilitas yang sudah tersedia merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran.

Dengan cara tersebut, pelaksanaan program MBG tidak sepenuhnya bergantung pada pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Load More