- IDI Kota Mataram mengkhawatirkan rencana pembagian susu formula dalam program Makan Bergizi Gratis dapat mengganggu pemberian ASI eksklusif.
- Ketua IDI Mataram dr Emirald Isfihan meminta Badan Gizi Nasional mempertimbangkan masukan IDAI agar program tidak menggantikan peran ASI.
- IDI memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar teknis pelaksanaan program di lapangan tidak memicu persepsi keliru di masyarakat luas.
SuaraBali.id - Ikatan Dokter Indonesia Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan rencana Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan susu formula melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikhawatirkan bisa memengaruhi program ASI eksklusif bagi bayi.
"Kami bukan berarti menolak tapi memberikan masukan agar sesuai teknis arah pemberian MBG tidak menggagalkan program yang sudah ada selama ini," kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Mataram dr H Emirald Isfihan di Mataram, Kamis 28 Mei 2026.
Hal tersebut disampaikan sebagai respons terhadap surat terbuka Ikatan Dokter Anak (IDAI) pusat kepada BGN terkait rencana pemberian susu formula masuk ke dalam program MBG.
Menurut dia, surat terbuka yang dibuat IDAI itu karena melihat rencana pemberian susu formula masuk dalam program MBG itu mengganggu pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif bagi bayi sebab pemberian ASI tidak bisa digantikan 100 persen oleh susu formula.
"Ada hal-hal atau kandungan ASI yang memang tidak bisa digantikan oleh susu formula," katanya.
Pada prinsipnya, lanjut Emirald yang juga Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, IDI siap mendukung penuh berbagai program pemerintah.
Karena itu, katanya, jangan sampai rencana pemberian susu formula tersebut membuat multi-tafsir di tengah masyarakat. Di mana, masyarakat menganggap susu formula yang dibagikan untuk menggantikan ASI.
"Kondisi itu tentu akan menjadi beban kami ke depannya," katanya.
Selama ini sambungnya, program pemberian ASI eksklusif khususnya di Kota Mataram terus digencarkan sehingga BGN juga harus paham kepada siapa saja susu formula tersebut harus dibagikan.
Baca Juga: Warning! Pemkot Mataram Larang Dapur Makan Bergizi Pakai Gas Subsidi
"Kami berharap, BGN dapat melihat masukan IDAI secara positif dan melakukan untuk menerjemahkan apa yang layak diberikan kepada masyarakat," katanya.
Untuk pengawasan sendiri, katanya, IDI sebagai organisasi profesi tidak mempunyai kewenangan melakukan hal tersebut dan yang bisa dilakukan hanya memberikan masukan dan rekomendasi kepada penyelenggara.
"Kami akan melihat fenomena selanjutnya dan kami akan memberikan rekomendasi. Apa yang dikeluarkan IDAI sebagai bagian dari IDI merupakan rekomendasi untuk dikaji sebelum dilaksanakan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Hasil Survei Terbaru SMRC Soal Capres: Prabowo Hanya Raih 9,8 Persen, Kalah Telak Dari Dedi Mulyadi
- Kronologi Gubernur Bali Wayan Koster Diamuk Pegawai SPBU
- Wacana Gaji ASN Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih Dinilai Sebagai Langkah Mundur
- Indonesia Masuk Nominasi AFC Awards 2026, PSSI Bersaing dengan Kamboja dan Myanmar
- 4 Slip On Lokal Terbaik Menurut Review Pengguna, Empuk Buat Jalan Jauh hingga Jogging
Pilihan
-
Mantan Kadiv Hubinter Napoleon Bonaparte Meninggal, Pengacara: Doakan Bapak Diampuni Dosa-dosanya
-
Pekan Kelam IHSG: Drama BYAN Haji Isam, Turun Kelas MSCI Hingga Rekor Terburuk Bursa
-
Rakyat Kecil Jadi Korban Antrean BBM, dari Ojol Kehilangan Pendapatan hingga Kampus Terpaksa WFH
-
Singapura Bongkar 7 Perusahaan Indonesia Terkait Karhutla, Ini Daftar Lengkapnya
-
Asap Karhutla Hari Ini Sudah Sampai Jakarta dan Banten!
Terkini
-
Rakyat Kecil Jadi Korban Antrean BBM, dari Ojol Kehilangan Pendapatan hingga Kampus Terpaksa WFH
-
Investasi Migas Triliunan Rupiah Masuk Bali, Siap Mandiri Listrik dari Jawa?
-
Modal Rp16 Miliar Amblas? Polda NTB Usut Dugaan Korupsi BUMD Lombok Timur
-
Hendak Isi BBM, Antrean Pemotor di Jembrana Diseruduk Mobil Listrik
-
Penyelundupan Emas Rp13 Miliar di Bandara Lombok, Diduga Hasil Tambang Ilegal