Warning! Pemkot Mataram Larang Dapur Makan Bergizi Pakai Gas Subsidi

SuaraBali.id - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memperketat pengawasan pendistribusian elpiji 3 kilogram agar tepat sasaran sekaligus antisipasi indikasi penggunaan elpiji 3 kilogram di dapur makan bergizi gratis (MBG).

Asisten I Setda Kota Mataram sekaligus sebagai Ketua Satgas MBG Kota Mataram H Lalu Martawang di Mataram, mengatakan, salah satu poin krusial dalam pengawasan kali ini adalah mengantisipasi adanya indikasi penggunaan elpiji 3 kilogram oleh sektor MBG sehingga memicu terjadinya keterbatasan.

"Kami ingin memastikan jatah elpiji untuk Kota Mataram harus dikonsumsi sepenuhnya oleh warga setempat yang berhak," katanya, Selasa (12/5).

Hal tersebut disampaikan menyikapi adanya indikasi penggunaan elpiji 3 kilogram di kalangan pengusaha dapur MBG di kabupaten/kota lain. Sementara di Kota Mataram, sejauh ini indikasi tersebut belum ada ditemukan.

Kendati demikian, pihaknya memberikan perhatian khusus agar distribusi gas bersubsidi itu tepat sasaran, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Selain itu, pemerintah kota mengingatkan pelaku ekonomi di level tersebut tidak diperbolehkan menggunakan gas subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

"Kami meminta tim di lapangan, termasuk camat dan lurah, untuk melakukan pengecekan detail. Jangan sampai jatah masyarakat kita diambil oleh pihak yang tidak berhak, termasuk untuk kebutuhan dapur MBG," katanya.

Untuk pengawasan, lanjutnya, dilakukan melalui tim Dinas Perdagangan dengan meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian tabung gas elpiji 3 kilogram di wilayahnya.

Langkah itu diambil untuk memastikan stok tetap aman sekaligus merespons isu kelangkaan yang terjadi di beberapa titik lain di wilayah NTB.

Baca Juga: Kejari Mataram Mulai Bidik Pengurus PMI Terkait Penyelidikan Dana 2025

Di sisi lain, berdasarkan hasil pengecekan lapangan yang dilakukan Dinas Perdagangan menyebutkan, sejauh ini ketersediaan elpiji 3 kilogram di Kota Mataram saat ini dalam kondisi stabil dan mencukupi kebutuhan warga.

"Sejauh ini, tim kami belum menemukan kasus penyalahgunaan elpiji 3 kilogram oleh MBG di Mataram, namun pemantauan terus diperketat sebagai langkah preventif," katanya.

Petugas akan melakukan pengecekan di tingkat lapangan dengan mencocokkan data kartu tanda penduduk (KTP) pembeli untuk memastikan penerima manfaat benar-benar warga yang layak.

Martawang mengatakan, Pemerintah Kota Mataram tidak segan-segan mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran di lapangan.

Penguatan kapasitas pengawasan bertujuan untuk menghilangkan keraguan masyarakat dan mencegah terjadinya panik buying akibat isu-isu kelangkaan yang berkembang.

"Masyarakat kami imbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak berdasar, karena pemerintah menjamin pasokan akan terus dipantau secara berkala," katanya.