Demo honorer di simpang empat kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat [Suara.com/Buniamin]
Baca 10 detik
- Sebanyak 518 honorer Pemerintah Provinsi NTB diputus kontrak per 31 Desember 2025 sesuai aturan berlaku.
- Perwakilan honorer melakukan aksi di depan kantor gubernur, kemudian berdiskusi dengan Gubernur NTB.
- Pemprov NTB akan memberikan tali asih kepada honorer karena kontrak tidak diperpanjang berdasarkan keputusan nasional.
Sementara terkait dengan BUMD, solusi tersebut juga sudah dipikirkan. Namun, BUMD di NTB juga saat ini sedang moratorium tenaga karena sudah cukup banyak.
“Sudah terlalu banyak pegawai yang ada di BUMD di situasi sekarang ini,” tutupnya.
Kontributor: Buniamin
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Potensi Perdagangan Karbon di Bali Rp1,7 Triliun
-
Kekeringan Ekstrem Landa Lombok Barat, 4.245 KK Krisis Air
-
Kasus Rudapaksa di Gili Trawangan: Kejaksaan Tahan WN Korea Selatan
-
WNA Asal Portugal Bawa 50 Amunisi di Bandara Ngurah Rai
-
Modus Ajak Menikah, WNA di Lombok Paksa Korban Masuk Fantasi Seksual Menyimpang