Bisnis Impor Baju Bekas Ilegal di Tabanan, Tersangka Cuci Uang Lewat Bis AKAP

SuaraBali.id - Bareskrim Polri mengungkap praktik impor pakaian bekas ilegal berskala besar yang beroperasi di Kabupaten Tabanan, Bali.

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan dua orang tersangka berinisial ZT dan SB, yang diketahui telah menjalankan bisnis ilegal tersebut sejak 2021 hingga 2025.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan bahwa ZT tidak hanya terlibat dalam impor pakaian bekas ilegal, tetapi juga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Modusnya, ZT membangun usaha transportasi bus antar kota antar provinsi (AKAP) bernama PT KYM.

“Keuntungan dari penjualan barang ilegal tersebut digunakan untuk memperbesar usaha PT KYM yang bergerak di bidang transportasi bus serta toko pakaian milik tersangka,” ujar Ade saat konferensi pers di Denpasar, Senin (15/12/2025).

Hingga ditangkap, ZT tercatat memiliki tujuh unit bus dengan total nilai aset mencapai Rp15 miliar.

Bus-bus tersebut beroperasi melayani rute Surabaya–Bandung dan Surabaya–Jakarta.

Namun, Ade menegaskan, bus tersebut tidak digunakan untuk mengangkut pakaian bekas impor ilegal.

Selain usaha transportasi, ZT juga memiliki toko pakaian yang dikembangkan menggunakan hasil penjualan baju bekas impor tersebut.

Baca Juga: Rekomendasi Rental Motor Murah di Bali Mulai Rp50 Ribu

Untuk menyamarkan aliran dana, ZT dan SB menggunakan rekening atas nama pihak lain sehingga transaksi seolah-olah berasal dari usaha legal.

“Ini merupakan modus yang lazim dilakukan pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul uang hasil tindak pidana agar terlihat sah,” jelas Ade.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menggerebek sebuah gudang di Desa Dauh Peken, Kabupaten Tabanan.

Dari lokasi tersebut, petugas menyita total 846 bal pakaian bekas impor senilai sekitar Rp3,5 miliar.

Barang bukti tersebut bahkan dimuat menggunakan enam truk kontainer besar.

Selain pakaian bekas, penyidik juga menyita uang tunai dan saldo rekening senilai Rp2,5 miliar, tujuh unit bus, serta dua unit mobil.