- Polda Bali panggil 24 konsulat asing buntut 309 WNA terlibat 301 kasus pidana sepanjang tahun 2025.
- Polda Bali menegaskan tak bisa kerja sendiri & meminta konsulat ikut bertanggung jawab atas warganya.
- Dua langkah disepakati: gencarkan operasi gabungan penertiban WNA dan tunjuk LO dari tiap konsulat.
SuaraBali.id - Aparat di Bali menghadapi 309 warga negara asing (WNA) yang terlibat dalam 301 kasus pidana sepanjang tahun 2025.
Hal ini membuat kepolisian Daerah Bali mengambil langkah tegas dengan memanggil perwakilan dari 24 konsulat asing untuk duduk bersama.
Pertemuan lintas sektoral yang digelar di Gedung Presisi Polda Bali, Jumat (31/10/2025).
Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Bali, Kombes Pol Suwandi Prihantoro, membeberkan data yang menjadi dasar urgensi pertemuan tersebut.
"Banyaknya kejadian maupun tindak pidana yang melibatkan orang asing. Kalau dilihat datanya, tahun 2025 ada 301 perkara yang melibatkan 309 warga negara asing," kata Kombes Suwandi.
Menyadari kompleksitas masalah ini, Polda Bali secara terbuka mengakui butuh kerja sama semua pihak.
Ini bukan lagi hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal tanggung jawab bersama dalam menjaga citra pariwisata Bali.
"Kami dari Polda Bali merasa tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Oleh karena itu, melibatkan pemerintah setempat. Kami mengundang Kepala dinas maupun Imigrasi agar bersama-sama melaksanakan tugas sesuai tupoksi agar menjaga Bali untuk lebih tertib," tegas Suwandi.
Pesan utama dalam pertemuan itu jelas: para konsulat diminta untuk proaktif mengawasi dan membina warganya.
Baca Juga: Sidang Kasus Penembakan WNA Australia: 146 Personel Bersenjata Siaga di PN Denpasar
"Konsulat dan perwakilan asing diberikan pemahaman agar mereka turut menjaga warganya yang ada di Bali," tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, dua langkah konkret disepakati. Pertama, operasi gabungan untuk menertibkan WNA akan terus digalakkan dengan Imigrasi sebagai pemimpinnya.
"Imigrasi sebagai leading sector, Polda Bali bekerja sama dengan pemerintah setempat melakukan operasi gabungan untuk menjaring pelanggar warga negara asing," kata Suwandi.
Kedua, untuk mempercepat komunikasi dan mencegah misinformasi yang dapat merusak pariwisata, setiap konsulat setuju menunjuk liaison officer (LO) sebagai penghubung resmi.
Langkah ini dianggap krusial, mengingat data tahun 2024 menunjukkan tren pelanggaran yang terus meningkat, mulai dari 142 insiden lalu lintas hingga 138 pelanggaran keimigrasian yang ditangani Imigrasi Denpasar.
Berita Terkait
Terpopuler
- WNI Tentara Bayaran Rusia, Rendi Apriyanto Sempat Kirim Duit ke Ortu Tapi Rekening Diblokir
- 5482 Korban Keracunan MBG, Viral Ucapan Wapres Gibran: Bawa Bekal dari Rumah, MBG Jangan Dimakan
- Kekayaan Jusuf Hamka yang Dilaporkan Hary Tanoesoedibjo ke Polisi
- Jaksa Agung Burhanuddin Muncul di Istana, Bantah Bakal Dilantik jadi Jampidum
- 3 Sepatu Lokal Paling Nyaman dan Empuk untuk Jalan Terbaik Menurut Review
Pilihan
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
-
Pemain Timnas Indonesia Dapat Ancaman Pembunuhan
Terkini
-
5 Jalur Resmi Rinjani Kembali Dibuka, Cek Cara Daftarnya
-
Pasma Royce Jadi Kapolda Bali, Gantikan Daniel Adityajaya
-
MotoGP Mandalika 2026 Jadi Penggerak Ekonomi, BRI Perkuat Dukungan Pariwisata dan UMKM
-
Kobarkan Semangat Merah Putih, BRI Dukung Kontingen Atlet Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026
-
Akademisi: Liputan Investigasi Selamatkan Marwah Pesantren