Kapolri Tak Kunjung Diganti, Purnawirawan TNI Sebut Prabowo Disandera Jokowi

“Jadi dugaan itu makin menguat, walaupun Prabowo bilangnya saya tidak tersandera. Tapi orang melihat Tindakan dari Prabowo,” imbuhnya.

Soenarko mengatakan bahwa kekacauan polisi belakangan ini lantaran kepemimpinannya masih dikuasai oleh Kapolri Listyo.

“Mungkin kekacau balauan polisi saat ini karena kepemimpinannya si Listyo Sigit Prabowo si Kapolri ini,” ucapnya.

Terlebih usai adanya kasus Driver Ojol, Affan Kurniawan yang meninggal dunia karena terlindas Rantis, menurut Soenarko seharusnya bukan hanya menjadi tanggung jawab bawahan, melainkan juga tanggung jawab Kapolri.

“Harus tanggung jawab pemimpin. Seperti prinsip dalam kepemimpinan tidak ada bawahan yang salah, yang salah itu adalah atasannya,” ucapnya.

“karena itu kasus affan dampaknya langsung ke bawah. Kalau cuman yang dihukum si mayor itu Namanya tidak tepat, harus pimpinannya, dalam hal ini Kapolri,” sambungnya.

Soenarko menegaskan bahwa negara akan baik – baik saja, Ketika di atur dan dikelola secara baik oleh orang – orang baik.

“Bangsa ini akan baik kalau dikelola oleh orang – orang baik,” tegasnya.

DPR Buka Suara soal Surpres Pergantian Kapolri

Baca Juga: Alasan di Balik Pencopotan Budi Gunawan: Sakit, Demo, atau Ada Agenda Lain dari Prabowo?

Isu Pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo semakin mencuat setelah terdengar kabar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan surat presiden (surpres) untuk mencopot orang nomor satu di Kepolisian RI tersebut.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pihaknya belum menerima surat presiden (surpres) terkait pencopotan Kapolri.

“Pimpinan DPR belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” ujar Dasco.

Senada dengan Dasco, Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil juga menegaskan bahwa mekanisme pergantian Kapolri sepenuhnya ditangan Presiden dengan persetujuan DPR.

“Iya, kami kan belum tahu kebenarannya, kami sendiri belum dapat kabar terkait adanya surpres ke DPR dalam hal pergantian Kapolri. Kalau pun ada, ya pasti memang itu sudah kewenangan Presiden,” ujar Nasir.

Kontributor : Kanita