Keluh Gubernur Bali : Sering Dibully di Media Sosial Padahal Merasa Kebijakannya Baik

Namun, sosialisasi yang tidak baik menurutnya membuat penerimaannya di masyarakat tidak baik.

“Soal energi bersih, soal pertanian organik, soal kebijakan lain yang rasanya kebijakan saya semuanya bagus-bagus, tapi kurang tersosialisasikan dengan baik,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Koster melantik 21 pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Bali. Jabatan tersebut meliputi kepala-kepala dinas dan staf ahli gubernur Bali.

Dia menjelaskan akan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pejabat yang baru dilantik ini.

Beberapa target sudah diberikan kepada masing-masing bidang.

Dia memberi peringatan bagi pejabat yang buruk kinerjanya, dia tidak segan-segan untuk mengganti pejabat tersebut.

“Saya beri waktu setahun harus hasilnya kelihatan. Kalau tidak maka akan dievaluasi posisinya, dan kalau buruk ya terburuk sanksinya, non job, sudah gak ada jabatan,” paparnya.

“Tapi tentu saya harap tidak terjadi hal demikian. Sebagai satu warning agar semua menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” ungkap Koster.

Kepala Kesbangpol Baru Untuk Hadapi Preman

Baca Juga: Ashanty Terbang dari Dubai Langsung ke Bali Demi Hadiri Pernikahan Luna Maya

Selain melantik Biro Humas dan Protokol, Koster juga melantik Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

Jabatan yang sebelumnya diisi oleh I Gusti Ngurah Wiryanata, kini dijabat oleh Gede Suralaga.

Dalam pidatonya saat memperkenalkan Suralaga kepada undangan yang hadir, Koster mengisyaratkan penunjukan Suralaga diharapkannya dapat mengendalikan ormas-ormas yang bersifat premanisme di Bali.

Koster bahkan secara gamblang meminta Mantan Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Perekonomian itu untuk menghadapi preman.

“Kemudian Gede Suralaga, dulunya staf ahli, sekarang saya tugaskan sebagai Kepala Kesbangpol, untuk menghadapi preman!” ujarnya dalam pidato pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan kewenangan pemerintah daerah unutk mengatur izin ormas di daerahnya masing-masing.