Keluh Gubernur Bali : Sering Dibully di Media Sosial Padahal Merasa Kebijakannya Baik

SuaraBali.id - Gubernur Bali blak-blakan menceritakan bidang Kehumasan Pemerintah Provinsi Bali yang dinilai gagal.

Hal itu disampaikannya pada pidatonya dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Jumat (9/5/2025).

Dalam pelantikan itu, Koster membentuk biro yang baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, yakni Biro Humas dan Protokol.

Dia melantik Ida Bagus Surja Manuaba untuk menjadi kepala pada biro tersebut.

Surja sebelumnya merupakan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.

Lantas, Koster blak-blakan menceritakan Humas Pemprov Bali sebelumnya yang dinilai gagal.

Hal tersebut lantaran Humas dinilai gagal untuk mempublikasikan kebijakan yang dia buat selama menjadi Gubernur Bali dengan baik di media konvensional maupun di media sosial.

Masukan tersebut diakuinya disampaikan oleh pejabat tingkat pusat langsung kepada Koster.

“Terus terang aja saya buka ini soal kehumasan ini, Pemprov gagal,” ujar Koster dalam pidatonya.

Baca Juga: Ashanty Terbang dari Dubai Langsung ke Bali Demi Hadiri Pernikahan Luna Maya

“Saya mendapat masukan sampai Jakarta, orang-orang yang dari Jakarta berkunjung ke Bali, mohon maaf, kebijakan saya yang bagus kurang terpublikasi dengan baik di media,” jelasnya.

Tidak hanya itu, karena Koster juga merasa publikasi yang dilakukan selama ini justru mengundang hujatan dari warganet soal kebijakannya.

Menurutnya, tidak ada yang mengomunikasikan kembali atau mengklarifikasi atas apa yang dia lakukan kepada publik.

“Bahkan ada pihak yang membully, memojokkan kebijakan, tidak ada pembelaan dan klarifikasi sama sekali,” papar politisi PDI Perjuangan itu.

Padahal, menurutnya kebijakan-kebijakan yang dia terbitkan selama menjadi gubernur sudah baik.

Dia mencontohkan kebijakan soal energi bersih dan pertanian organik yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat Bali.

Namun, sosialisasi yang tidak baik menurutnya membuat penerimaannya di masyarakat tidak baik.

“Soal energi bersih, soal pertanian organik, soal kebijakan lain yang rasanya kebijakan saya semuanya bagus-bagus, tapi kurang tersosialisasikan dengan baik,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Koster melantik 21 pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Bali. Jabatan tersebut meliputi kepala-kepala dinas dan staf ahli gubernur Bali.

Dia menjelaskan akan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pejabat yang baru dilantik ini.

Beberapa target sudah diberikan kepada masing-masing bidang.

Dia memberi peringatan bagi pejabat yang buruk kinerjanya, dia tidak segan-segan untuk mengganti pejabat tersebut.

“Saya beri waktu setahun harus hasilnya kelihatan. Kalau tidak maka akan dievaluasi posisinya, dan kalau buruk ya terburuk sanksinya, non job, sudah gak ada jabatan,” paparnya.

“Tapi tentu saya harap tidak terjadi hal demikian. Sebagai satu warning agar semua menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” ungkap Koster.

Kepala Kesbangpol Baru Untuk Hadapi Preman

Selain melantik Biro Humas dan Protokol, Koster juga melantik Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

Jabatan yang sebelumnya diisi oleh I Gusti Ngurah Wiryanata, kini dijabat oleh Gede Suralaga.

Dalam pidatonya saat memperkenalkan Suralaga kepada undangan yang hadir, Koster mengisyaratkan penunjukan Suralaga diharapkannya dapat mengendalikan ormas-ormas yang bersifat premanisme di Bali.

Koster bahkan secara gamblang meminta Mantan Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Perekonomian itu untuk menghadapi preman.

“Kemudian Gede Suralaga, dulunya staf ahli, sekarang saya tugaskan sebagai Kepala Kesbangpol, untuk menghadapi preman!” ujarnya dalam pidato pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan kewenangan pemerintah daerah unutk mengatur izin ormas di daerahnya masing-masing.

Koster mengisyaratkan untuk mengawasi datangnya ormas-ormas yang baru masuk ke Bali.

Meski begitu, Koster tidak menyebut secara rinci ormas-ormas yang dimaksud.

“Jadi ada ormas yang aneh-aneh begitu, udah aja kau gas,” ucap Koster kepada Suralaga.

“Apalagi sekarang ada kedatangan ormas baru, nggak boleh. Kita punya kewenangan untuk mengizinkan atau tidak,” tambah dia.

Koster juga berencana untuk mengadakan rapat melibatkan berbagai instansi di Bali untuk mengambil sikap terhadap ormas preman yang ada di Bali.

Kontributor : Putu Yonata Udawananda