Demo di Bali: Mahasiswa Bawa Spanduk Satir, 'Pendidikan Dipangkas, Harapan Menipis'

SuaraBali.id - Aliansi mahasiswa di Bali yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam melakukan aksi demonstrasi terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Aksi tersebut digelar di depan Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (17/2/2025).

Sekitar lebih dari 200 mahasiswa melakukan long march sepanjang sekitar 1 kilometer menuju lokasi. Terdengal yel-yel mahasiswa digaungkan sampai mereka tiba di depan Kantor DPRD Provinsi Bali pada pukul 10.30 WITA.

Mereka membentangkan beberapa spanduk berukuran sedang yang berisi ungkapan kritikan dan satir terhadap kebijakan efisiensi tersebut. Spanduk bertuliskan “Makan gratis, pendidikan kok bayar” hingga “Pendidikan dipangkas habis, harapan menipis”.

Mereka membawa total lima tuntutan yang berkaitan dengan dunia pendidikan meliputi pembatalan instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja anggaran, pembayaran tunjangan kinerja dosen, pengkajian ulang program Makan Bergizi Gratis, hingga penolakan terhadap pengurusan izin tambang oleh perguruan tinggi.

Baca Juga: Kasus Kriminal WNA di Bali Makin Mengkhawatirkan, Dispar : Di Luar Prediksi

Wakil Presiden BEM Universitas Udayana, I Ketut Indra Adiyasa menjelaskan jika efisiensi anggaran membawa beragam dampak kepada pendidikan. Menurutnya seperti pemotongan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).

“Tentunya dari pengefisiensian tersebut berdampak juga ke beberapa sektor pendidikan seperti pemotongan KIPK, perkuliahan di perguruan tinggi, tentu berpengaruh ke ormawa (organisasi mahasiswa),” tuturnya.

Dia juga meminta agar sektor pendidikan dan kesehatan tetap dijadikan sektor prioritas utama yang didukung pemerintah.

“Pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas utama, itu (setelah efisiensi) malah jadi prioritas pendukung,” imbuhnya.

Namun, baru 30 menit berjalan, aksi demonstrasi diterima oleh perwakilan DPRD Bali yang diwakili oleh Plt. Sekretaris DPRD Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata. Dia mempersilakan massa aksi untuk menyampaikan aspirasi pada wantilan atau balai di dalam kantor.

Baca Juga: Sudah Direkomendasikan DPRD, Tapi Satpol PP Belum Mau Menutup FINNS

Usulan tersebut sempat ditolak oleh para mahasiswa. Namun, setelah berdiskusi, para massa aksi akhirnya setuju untuk memasuki kantor.