Pemerintah Dinilai Bisa Patungan Biayai Operasional Trans Metro Dewata

SuaraBali.id - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bali mengharapkan agar pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Bali bekerja sama untuk menanggung biaya operasional Bus Trans Metro Dewata yang berhenti beroperasi.

Ketua MTI Bali, I Made Rai Ridharta menjelaskan jika kendala anggaran dapat diatasi jika pemerintah dapat bekerja sama.

Dia mengharapkan pemerintah daerah yang mendapatkan layanan Bus TMD seperti Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan Pemerintah Provinsi Bali dapat membagi tugas untuk menanggung biaya operasionalnya.

“Harapan kita bahwa kelima pemda ini duduk bareng, berkontribusi berapa untuk memberi layanan ini,” ujar Rai saat ditemui di Terminal Ubung, Denpasar, Kamis (2/1/2025).

Baca Juga: Bus Merah Bali Resmi Stop Beroperasi Setelah Bantuan dari Kemenhub Berhenti

Dia mencontohkan dengan biaya operasional per koridor TMD setiap tahunnya adalah Rp80 miliar. Sehingga, dia mengumpamakan setiap daerah mampu membantu sekitar Rp16 miliar untuk menjalankan kembali TMD.

Secara khusus, Rai juga menyampaikan pesan kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang memiliki kemampuan fiskal dan pendapatan lebih banyak dari daerah lain di Bali. Dia mengharapkan agar Pemda Badung dapat bersedia membantu biaya operasional tersebut.

“Wilayah Badung ini kita berharap bisa melayani. Kita tahu fiskal Badung itu kuat. Silakan dilayani wilayah Badung. Sehingga beban dari kabupaten kota yang lain yang pendapatannya tidak sebesar Badung, bisa lebih ringan,” tuturnya.

Menurutnya hal itu harus diupayakan segera karena Bus TMD sudah mendapatkan sejumlah penumpang setia. Terlebih, dia juga mengetahui ada lebih dari 10 ribu orang yang menandatangani petisi agar Bus TMD dapat beroperasi lagi.

Terlebih, dia khawatir jika TMD absen dalam waktu yang lama, masyarakat kembali terbiasa bepergian dengan kendaraan pribadi dan akan lebih sulit untuk membiasakan masyarakat menggunakan kendaraan umum.

Baca Juga: Sore Terakhir di 2024, Begini Keadaan di Wilayah Kuta

“Betapa susahnya kita mengumpulkan orang yang mau naik angkutan umum, sekarang tiba-tiba angkutan umumnya tidak ada. Saya merasakan bagaimana mereka kecewa,” ujarnya.