SuaraBali.id - Identitas warga negara asing (WNA) China yang diduga terlibat dalam aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Sekotong disebut sulit ditelusuri.
Kepolisian Resor Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, mengaku kesulitan padahal sudah minta datanya ke Imigrasi.
"Kami kesulitan dapat identitas WNA China ini. Kami sudah minta data paspor dan fotonya di Imigrasi Mataram, tetapi sampai sekarang belum diberikan," kata Kepala Satreskrim Polres Lombok Barat AKP Abisatya Dharma Wiryatmaja, Jumat (11/10/2024).
Menurutnya, pada koordinasi awal dengan pihak imigrasi, pihaknya telah menerima data sejumlah WNA yang diduga terlibat dalam aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Sekotong.
Baca Juga: WNA Asal China yang Diduga Jual Mutiara Ilegal di Lombok Kini Diperiksa
Ia berujar bahwa data WNA tersebut masih sebatas nama. Tidak hanya dari China, ada juga berasal dari Taiwan.
Sedangkan pihak imigrasi sendiri mengonfirmasi nama-nama WNA yang diduga terlibat penambangan emas tersebut memiliki visa investor.
Menurut polisi, jika data yang hanya dalam bentuk nama tersebut tidak cukup untuk menjadi bahan penyidikan.
Oleh karena itu, penyidik meminta data lengkap kepada imigrasi berupa paspor dan foto dari para WNA.
"Selain nama, kami butuh paspor dan fotonya. Agar bisa kami tunjukkan ke saksi, apakah betul mereka melakukan pertambangan ilegal atau tidak," ujar dia.
Baca Juga: Berbahaya, Tambang Emas Ilegal di Sekotong Gunakan Jinshan, Setara Sianida Dan Merkuri
Namun demikian, Abisatya mengaku hingga kini belum ada konfirmasi lebih lanjut dari Imigrasi Mataram.
"Sekitar dua atau tiga pekan lalu, kami kembali bersurat menanyakan jawaban atas surat kami yang meminta identitas WNA (paspor dan foto). Tetapi, sampai sekarang belum ada jawaban," ucapnya.
Abisatya menyampaikan bahwa pihaknya sudah memeriksa sedikitnya 12 orang. Sebagian besar mereka merupakan warga lingkar tambang di Sekotong.
Sedangkan menurut warga, aktivitas tambang emas ilegal yang mempekerjakan WNA tersebut berlangsung sejak delapan bulan lalu.
Selain memeriksa saksi, penyidik juga menelusuri peran pemodal tambang emas ilegal ini. Termasuk asal-usul merkuri, sianida, dan sarana tambang emas yang terungkap berasal dari China.
"Jadi, kuncinya ada di WNA China ini," kata Abisatya.
Perihal kasus ini masuk dalam atensi KPK, dia menerangkan bahwa penyidik sudah berkoordinasi dengan KPK, begitu juga dengan Kejati NTB.
"Kejati NTB juga sudah menanyakan progres kasus ini di kami," katanya (ANTARA)
Berita Terkait
-
Pemerintah Diminta Selidiki Izin Tenaga Kerja Asing di Tambang Emas CPM
-
Longsor Maut Tambang Emas di Mali Tewaskan 42 Orang, Diduga Kelolaan Warga Tiongkok
-
Nikahi Gadis Keturunan Minangkabau, Ini Profil Keluarga Angga Yunanda di Lombok
-
Diminta Stop Penambangan Emas, BRMS Klaim Punya Izin
-
DPR Minta Pemerintah Telisik Dugaan Pencemaran Tambang Emas di Sulteng
Terpopuler
- PIK Tutup Jalan Akses Warga Sejak 2015, Menteri Nusron: Tanya Maruarar Sirait
- Honda PCX Jadi Korban Curanmor, Sistem Keyless Dipertanyakan
- Lolly Banjir Air Mata Penuh Haru saat Bertemu Adik-adiknya Lagi: Setiap Tahun Saya Tidak Pernah Tahu...
- Ketajaman Jairo Beerens: Bisa Geser Posisi Romeny, Struick hingga Jens Raven
- Tangis Indro Warkop Pecah Dengar Ucapan Anak Bungsu Dono Soal HKI: Ayah Kirim Uang Sekolah Walau Sudah Tiada!
Pilihan
-
Akhiri Piala Asia U-20 2025: Prestasi Timnas Indonesia U-20 Anjlok Dibanding Era STY
-
Bak Bumi dan Langit! Indra Sjafri Redup, Dua Orang Indonesia Ini Bersinar di Piala Asia U-20 2025
-
Megawati Hangestri Cetak 12 Poin, AI Peppers Tekuk Red Sparks 3-0
-
Pekerjaan Terakhir Brian Yuliarto, Mendikti Saintek Baru dengan Kekayaan Rp18 M
-
Sanken Tutup Pabrik di RI Juni 2025
Terkini
-
Pemprov NTT Minta Masyarakat Pulang Karena Kedatangan Ronaldo Tidak Jelas
-
Umat Muslim di Bali Dibolehkan Sholat Tarawih di Masjid Saat Hari Nyepi Tanpa Pengeras Suara
-
Belasan Balita di Lombok Timur Meninggal Karena Pneumonia Dan TBC
-
Kisah Bambu Tresno yang Makin Dikenal Usai Ikuti BRI UMKM Expo (RT) 2025
-
Harapan Untuk Pariwisata, Akan Ada Diskon Tiket Pesawat Saat Lebaran 2025