SuaraBali.id - Pose foto Aparatur Sipil Negara (ASN) Mataram menjelang Pemilu 2024, harus mengikuti arahan dari pemerintah pusat terkait netralitas ASN.
Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengingatkan, ASN dilarang foto dengan gaya tertentu untuk menjaga netralitas menjelang pemilu.
"ASN dilarang berfoto dengan gaya tertentu dengan tujuan untuk menjaga netralitas sebab berpose dengan gaya tertentu bisa dianggap memihak calon tertentu," kata Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram H Lalu Martawang, Selasa (21/11/2023).
ASN di Kota Mataram juga hendaknya dapat mengikuti arahan tersebut.
Baca Juga: TGB Minta Ganjar Dan Mahfud MD Perbanyak Turun ke Masyarakat Agar Lebih Dikenal
"Apalagi, dalam arahan itu sudah disampaikan juga pose-pose ASN yang dilarang. Dalam arahan itu disebutkan juga ASN hanya dibolehkan berpose dengan salam komando," katanya.
Hal ini dinilai sebagai pelajaran bagi masyarakat luas sekaligus memberikan pesan mendasar untuk memastikan pesta demokrasi yang dilaksanakan betul-betul terjamin dari segala aspek.
Termasuk netralitas ASN menjadi bagian dari kata kunci yang harus diwujudkan karena ASN memiliki pengikut yang banyak sehingga diharapkan bisa memberikan contoh demokrasi bagi masyarakat luas.
"ASN diharapkan tidak mengarahkan masyarakat untuk berada pada bagian kekuatan politik tertentu dengan menggunakan simbol-simbol tertentu peserta pesta demokrasi," katanya.
Selain itu adanya ASN layak jadi acuan dan contoh yang bisa di referensi masyarakat dengan menjunjung tinggi pesta demokrasi meskipun tetap bisa menyalurkan hak suara tapi tidak menunjukkan dukungan terhadap calon tertentu.
Baca Juga: UMP NTB 2024 Naik Rp 72 Ribu, Ini Alasannya
"Arahan pose foto ASN itu, menjadi bagian bagaimana proses demokrasi agar betul-betul berada pada posisi yang dijamin akuntabilitas dan integritas," katanya.
Sementara menyinggung apakah Pemerintah Kota Mataram akan mengeluarkan surat edaran terkait larangan pose foto ASN itu, Martawang mengatakan, pada prinsipnya pemerintah kota siap mengeluarkan edaran tersebut.
"Hanya saja dengan arahan yang sudah disampaikan pemerintah pusat, ASN sudah bisa memahami sehingga saat ini tidak ada lagi ASN yang berpose selain salam komando. Tapi jika itu dibutuhkan, akan kita siapkan," katanya. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Helldy Agustian Pilih Tak Ngantor Selama Masa Tenang Hingga Pencoblosan Karena Alasan Ini
-
Ujaran Kebencian Selama Pilkada Serentak Lebih Banyak Dibandingkan Saat Pilpres, Ada Faktor Kesengajaan?
-
Gara-gara Ikut Kampanye, ASN Pemkab Bogor Dilaporkan Bawaslu ke BKN RI
-
Kawal Pilkada Serentak 2024, Bima Arya Tegaskan Komitmen Kemendagri Jaga Netralitas ASN
-
Menteri PANRB Ajak Transformasi ASN melalui Teknologi dan Kolaborasi
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Balikpapan: Bukan Masa yang Tenang
-
Usai Cuti Kampanye, Basri Rase Gelar Rapat Perdana Bersama OPD, Bahas Apa?
-
Thom Haye hingga Ragnar Oratmangoen Punya KTP DKI Jakarta, Nyoblos di TPS Mana?
-
Awali Pekan ini, Harga Emas Antam Mulai Merosot
-
Ada Marselino Ferdinan! FIFA Rilis Wonderkid Kualifikasi Piala Dunia 2026
Terkini
-
Hujan Berpotensi Menurunkan Keinginan Warga Untuk Mencoblos ke TPS
-
Waspadai Fenomena Cold Surge yang Memicu Gelombang Tinggi di Laut Pada Periode Nataru
-
Korban Erupsi Gunung Lewotobi Akan Tinggal di Huntara, Satu Rumah Diisi 5 Keluarga
-
Turun Gunung, Ibunda TGB Minta Jemaah NWDI Dukung Rohmi-Firin Dan Jangan Dengar Siapapun
-
Kondisi DTW Jatiluwih Setelah Fodors Travel Menyebut Bali Tak Layak Dikunjungi 2025