SuaraBali.id - Pose foto Aparatur Sipil Negara (ASN) Mataram menjelang Pemilu 2024, harus mengikuti arahan dari pemerintah pusat terkait netralitas ASN.
Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengingatkan, ASN dilarang foto dengan gaya tertentu untuk menjaga netralitas menjelang pemilu.
"ASN dilarang berfoto dengan gaya tertentu dengan tujuan untuk menjaga netralitas sebab berpose dengan gaya tertentu bisa dianggap memihak calon tertentu," kata Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram H Lalu Martawang, Selasa (21/11/2023).
ASN di Kota Mataram juga hendaknya dapat mengikuti arahan tersebut.
"Apalagi, dalam arahan itu sudah disampaikan juga pose-pose ASN yang dilarang. Dalam arahan itu disebutkan juga ASN hanya dibolehkan berpose dengan salam komando," katanya.
Hal ini dinilai sebagai pelajaran bagi masyarakat luas sekaligus memberikan pesan mendasar untuk memastikan pesta demokrasi yang dilaksanakan betul-betul terjamin dari segala aspek.
Termasuk netralitas ASN menjadi bagian dari kata kunci yang harus diwujudkan karena ASN memiliki pengikut yang banyak sehingga diharapkan bisa memberikan contoh demokrasi bagi masyarakat luas.
"ASN diharapkan tidak mengarahkan masyarakat untuk berada pada bagian kekuatan politik tertentu dengan menggunakan simbol-simbol tertentu peserta pesta demokrasi," katanya.
Selain itu adanya ASN layak jadi acuan dan contoh yang bisa di referensi masyarakat dengan menjunjung tinggi pesta demokrasi meskipun tetap bisa menyalurkan hak suara tapi tidak menunjukkan dukungan terhadap calon tertentu.
Baca Juga: TGB Minta Ganjar Dan Mahfud MD Perbanyak Turun ke Masyarakat Agar Lebih Dikenal
"Arahan pose foto ASN itu, menjadi bagian bagaimana proses demokrasi agar betul-betul berada pada posisi yang dijamin akuntabilitas dan integritas," katanya.
Sementara menyinggung apakah Pemerintah Kota Mataram akan mengeluarkan surat edaran terkait larangan pose foto ASN itu, Martawang mengatakan, pada prinsipnya pemerintah kota siap mengeluarkan edaran tersebut.
"Hanya saja dengan arahan yang sudah disampaikan pemerintah pusat, ASN sudah bisa memahami sehingga saat ini tidak ada lagi ASN yang berpose selain salam komando. Tapi jika itu dibutuhkan, akan kita siapkan," katanya. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Isu Gaji Pensiunan PNS Dirapel dan Cair Cepat, PT Taspen Ungkap Info Terbaru
-
Evaluasi WFH ASN di Jakarta, Pramono Anung: Kemacetan Turun Drastis
-
Rincian Besaran Gaji Ke-13 Pegawai Non-ASN 2026 Berdasarkan Jenjang Pendidikan
-
Usai Kasus Foto AI PPSU, Pramono Benahi Sistem JAKI dan Batasi Akses Laporan ASN
-
Mendagri Sentil Daerah yang Ragu Soal WFH ASN: Ini Bukan Opsional!
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
Terkini
-
Begini Praktik Curang di Hari Pertama UTBK SNBT 2026
-
Stop 'Open Dumping'! Menteri LH Ancam Pidana Penjara hingga 15 Tahun bagi Pemda Bandel
-
BRI Catat 43% Karyawan Perempuan, Capai 36.000 dari Total 86.000 Pekerja
-
Tiga Perempuan Dalam Jajaran Pemimpin BRI Cetak Prestasi di Infobank 500 Most Outstanding Women 2026
-
BRI Perkuat Keuangan Berkelanjutan: Salurkan Rp93,2 Triliun untuk Pembiayaan Ramah Lingkungan