SuaraBali.id - Jelang tahapan kampanye dimulai, Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, TGH. M. Zainul Majdi atau biasa dipanggil Tuan Guru Bajang (TGB) menggelar konsolidasi internal dengan para kader partai DPW Perindo NTB.
Menurutnya, untuk meningkatkan suara pasangan nomor tiga ini harus memperbanyak pemasangan baliho dan turun ke masyarakat agar lebih dikenal.
TGB mengakui pasangan capres seperti Prabowo dan Anis lebih dikenal oleh masyarakat NTB jika dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Dengan demikian, harus ada langkah-langkah yang dilakukan untuk memperkenalkan sosok Ganjar kepada masyarakat.
“Sebenarnya kan ada hal yang menjadi perhatian bahwa kedikenalan dari pak Ganjar itu di bawah pak Prabowo dan Pak Anis. Dikenalnya pak Ganjar itu harus ditingkatkan,” katanya Selasa (21/11) usai rapat konsolidasi di kantor DPW Perindo NTB.
Dipilihnya Capres Ganjar oleh masyarakat sangat dipengaruhi dengan tingkat dikenalnya. Saat ini, upaya yang dilakukan yaitu dengan memperkenalkan sosok Ganjar ditengah masyarakat.
“Kami di TPN dan kita semua dan termasuk teman-teman Perindo lebih banyak turun ke masyarakat untuk memperkenalkan pak Ganjar dengan Pak Mahfud dengan rekam jejaknya yang memang sangat kuat di dalam membangun,” katanya.
Tim akan memperkenalkan sosok capres Ganjar dengan rekam jejaknya sebagai Gubernur Jawa tengah dan anggota DPR RI. Selain itu, Cawapres Mahfud MD yang juga menjabat sebagai Menkopolhukam dan juga Mahkamah Konstitusi.
“Itu rekam jejak yang konkrit menjadi modal untuk membangun kepercayaan publik bahwa beliau berdua ini adalah pasangan yang terbaik memimpin Indonesia,” ungkapnya.
Secara angka TGB tidak menyebutkan perolehan suara yang akan didapatkan pasangan nomor urut tiga ini. Namun Wakil Ketua Koordinator TPN ini menargetkan pasangan Ganjar-Mahfud bisa menang di NTB dan perhitungan suara secara keseluruhan.
Baca Juga: UMP NTB 2024 Naik Rp 72 Ribu, Ini Alasannya
“Targetnya menang. Dan insyaallah kita optimis karena masih banyak hal-hal positif yang bisa disampaikan kepada publik terkait beliau berdua ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, ikhtiar pemenangan sudah mulai berjalan. Baik dari partai pengusung maupun relawan hingga elemen dari masyarakat.
“Pilpres ke depan ini harus menghasilkan yang dibutuhkan oleh bangsa kedepan. Yang menjadi agenda besar kita adalah bagaimana mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya.
Kontributor: Buniamin
Berita Terkait
-
Ada Ancaman di Balik Korupsi NTB? 15 Anggota DPRD Ramai-ramai Minta Perlindungan LPSK
-
Akhir Karir Ipda Aris, Terdakwa Pembunuhan Brigadir Nurhadi Resmi Dipecat Tidak Hormat
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
DPD RI Dorong Sinergi Lokal-Global, Perkuat NTB Sebagai Etalase Pariwisata dan Energi Bersih
-
Mendagri Tito Karnavian Buka-bukaan, Ini Biang Kerok Ekonomi 2 Daerah Amblas!
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Rekomendasi Bedak Waterproof Terbaik, Anti Luntur Saat Musim Hujan
Pilihan
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Viral Bupati Bireuen Sebut Tanah Banjir Cocok Ditanami Sawit, Tuai Kecaman Publik
Terkini
-
5 SUV Paling Laris Akhir 2025: Dari Hybrid Canggih Sampai Harganya 200 Jutaan
-
7 Jenis Heels Populer Bikin Kakimu Jenjang dan Elegan
-
5 Maskara Andalan Bikin Mata Hidup Maksimal
-
Eropa Kekurangan Tenaga Produktif, Ini Syarat Agar Anda Bisa Jadi Pekerja Migran
-
Santunan dan Pemulangan Jenazah WNI Korban Kebakaran Hongkong Ditanggung Pemerintah