SuaraBali.id - Isu penolakan Timnas Israel U-20 untuk bertanding dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia menjadi polemik. FIFA sebagai penyelenggara turnamen bahkan harus membatalkan undian turnamen yang awalnya akan digelar pada Jumat (31/3/2023) di Bali.
Penolakan Timnas Israel itu memanas setelah Gubernur Bali Wayan Koster mengirimkan surat kepada Menpora mengenai penolakan Timnas Israel untuk bermain di Bali. Kemudian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan beberapa pejabat lainnya melontarkan penolakan serupa.
Pengamat politik Universitas Udayana I Made Anom Wiranata menilai beberapa faktor melatarbelakangi keputusan penolakan tersebut. Anom menyebut ada beberapa faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan itu.
Anom menilai faktor internal dapat meliputi keinginan pemimpin untuk menjaga reputasi dan popularitasnya. Meski memang harus menanggung hujatan, keputusan sebaliknya juga bisa saja menimbulkan hujatan yang lebih besar
“Ada pertimbangan yang dimiliki oleh mereka. Saya yakin mereka tahu konsekuensinya. Konsekuensinya tentu dibully orang, pilihan lain juga tidak kalah dibully-nya. Mereka harus tanggung, setiap pilihan ada risikonya,” ujar Anom.
Selain itu, Anom juga berpikir keputusan Koster dan Ganjar bisa saja memang memiliki niat untuk menjaga daerahnya dari potensi gangguan keamanan.
Sementara itu, faktor eksternal yang dimaksudkan Anom adalah ada pihak lain yang membuat Koster dan Ganjar membuat keputusan tersebut.
Dalam istilah yang disebutkan Anom, ‘orang yang berkuasa’ itu bisa tidak terlihat di publik namun memiliki kekuatan yang besar sehingga mampu mempengaruhi keputusan.
“Pasti orang yang powerful yang bisa membuat Pak Gubernur mengambil sikap tertentu, kan tidak mungkin itu bukan orang yang tidak punya kuasa ya,” imbuh Anom.
Baca Juga: Pengamat : Bila Israel Datang Dan Terjadi Gangguan Keamanan, Suara Koster Anjlok
Menurut penjelasan Anom yang juga merupakan Dosen Hubungan Internasional Universitas Udayana itu, pihak eksternal bisa meliputi pimpinan partai, presiden, hingga jika ada konglomerat yang menyokong mereka saat masa kampanye.
Di luar faktor tersebut, dia juga menerangkan faktor waktu yang menyebabkan isu ini semakin terasa panas. Menurutnya, waktu yang mendekati tahun politik menjelang Pemilu tahun 2024 nanti juga menjadi publik dapat mengaitkan hal tersebut dengan Pemilu.
“Ini tahun mendekati Pemilu, tentu berbeda dengan tahun tidak mendekati Pemilu. Itu konteks yang harus dilihat, konteks waktu yang pertimbangannya kegaduhan itu berusaha untuk dihindari,” tuturnya.
Kontributor : Putu Yonata Udawananda
Tag
Berita Terkait
-
Timnas Putri Indonesia Alami Penurunan Ranking FIFA
-
Hasil Undian Grup Piala Dunia Bola Basket Putri 2026, 16 Tim Siap Bertarung
-
Karier Tak Menentu, Bali United Bakal Pinjamkan Jens Raven Musim Depan?
-
Persib Kebobolan 4 Gol dalam 2 Laga, Ini Kata Bojan Hodak
-
24 Tahun Tanpa Gelar, Cafu Yakin Carlo Ancelotti Bawa Brasil Juara Piala Dunia 2026
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
Terkini
-
Begini Praktik Curang di Hari Pertama UTBK SNBT 2026
-
Stop 'Open Dumping'! Menteri LH Ancam Pidana Penjara hingga 15 Tahun bagi Pemda Bandel
-
BRI Catat 43% Karyawan Perempuan, Capai 36.000 dari Total 86.000 Pekerja
-
Tiga Perempuan Dalam Jajaran Pemimpin BRI Cetak Prestasi di Infobank 500 Most Outstanding Women 2026
-
BRI Perkuat Keuangan Berkelanjutan: Salurkan Rp93,2 Triliun untuk Pembiayaan Ramah Lingkungan