SuaraBali.id - Isu penolakan Timnas Israel U-20 untuk bertanding dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia menjadi polemik. FIFA sebagai penyelenggara turnamen bahkan harus membatalkan undian turnamen yang awalnya akan digelar pada Jumat (31/3/2023) di Bali.
Penolakan Timnas Israel itu memanas setelah Gubernur Bali Wayan Koster mengirimkan surat kepada Menpora mengenai penolakan Timnas Israel untuk bermain di Bali. Kemudian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan beberapa pejabat lainnya melontarkan penolakan serupa.
Pengamat politik Universitas Udayana I Made Anom Wiranata menilai beberapa faktor melatarbelakangi keputusan penolakan tersebut. Anom menyebut ada beberapa faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan itu.
Anom menilai faktor internal dapat meliputi keinginan pemimpin untuk menjaga reputasi dan popularitasnya. Meski memang harus menanggung hujatan, keputusan sebaliknya juga bisa saja menimbulkan hujatan yang lebih besar
“Ada pertimbangan yang dimiliki oleh mereka. Saya yakin mereka tahu konsekuensinya. Konsekuensinya tentu dibully orang, pilihan lain juga tidak kalah dibully-nya. Mereka harus tanggung, setiap pilihan ada risikonya,” ujar Anom.
Selain itu, Anom juga berpikir keputusan Koster dan Ganjar bisa saja memang memiliki niat untuk menjaga daerahnya dari potensi gangguan keamanan.
Sementara itu, faktor eksternal yang dimaksudkan Anom adalah ada pihak lain yang membuat Koster dan Ganjar membuat keputusan tersebut.
Dalam istilah yang disebutkan Anom, ‘orang yang berkuasa’ itu bisa tidak terlihat di publik namun memiliki kekuatan yang besar sehingga mampu mempengaruhi keputusan.
“Pasti orang yang powerful yang bisa membuat Pak Gubernur mengambil sikap tertentu, kan tidak mungkin itu bukan orang yang tidak punya kuasa ya,” imbuh Anom.
Baca Juga: Pengamat : Bila Israel Datang Dan Terjadi Gangguan Keamanan, Suara Koster Anjlok
Menurut penjelasan Anom yang juga merupakan Dosen Hubungan Internasional Universitas Udayana itu, pihak eksternal bisa meliputi pimpinan partai, presiden, hingga jika ada konglomerat yang menyokong mereka saat masa kampanye.
Di luar faktor tersebut, dia juga menerangkan faktor waktu yang menyebabkan isu ini semakin terasa panas. Menurutnya, waktu yang mendekati tahun politik menjelang Pemilu tahun 2024 nanti juga menjadi publik dapat mengaitkan hal tersebut dengan Pemilu.
“Ini tahun mendekati Pemilu, tentu berbeda dengan tahun tidak mendekati Pemilu. Itu konteks yang harus dilihat, konteks waktu yang pertimbangannya kegaduhan itu berusaha untuk dihindari,” tuturnya.
Kontributor : Putu Yonata Udawananda
Tag
Berita Terkait
-
Inggris Masuk Grup Neraka Piala Dunia 2026? Berpotensi Hadapi Erling Haaland Cs
-
Alasan Italia Pilih Stadion Kecil untuk Hadapi Irlandia Utara di Play Off Piala Dunia 2026
-
Voting Ditutup, Kapan FIFA Umumkan Pemenang Puskas Award 2025 yang Tentukan Gol Rizky Ridho?
-
Usia Hanya Angka, Lionel Messi Siap Tempur di Piala Dunia 2026
-
26,02 Juta Liter Bir Bakal Terjual Selama Piala Dunia 2026, Pemerintah Buat Aturan Ketat
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Rekomendasi Bedak Waterproof Terbaik, Anti Luntur Saat Musim Hujan
Pilihan
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Viral Bupati Bireuen Sebut Tanah Banjir Cocok Ditanami Sawit, Tuai Kecaman Publik
Terkini
-
5 SUV Paling Laris Akhir 2025: Dari Hybrid Canggih Sampai Harganya 200 Jutaan
-
7 Jenis Heels Populer Bikin Kakimu Jenjang dan Elegan
-
5 Maskara Andalan Bikin Mata Hidup Maksimal
-
Eropa Kekurangan Tenaga Produktif, Ini Syarat Agar Anda Bisa Jadi Pekerja Migran
-
Santunan dan Pemulangan Jenazah WNI Korban Kebakaran Hongkong Ditanggung Pemerintah