SuaraBali.id - Isu penolakan Timnas Israel U-20 untuk bertanding dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia menjadi polemik. FIFA sebagai penyelenggara turnamen bahkan harus membatalkan undian turnamen yang awalnya akan digelar pada Jumat (31/3/2023) di Bali.
Penolakan Timnas Israel itu memanas setelah Gubernur Bali Wayan Koster mengirimkan surat kepada Menpora mengenai penolakan Timnas Israel untuk bermain di Bali. Kemudian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan beberapa pejabat lainnya melontarkan penolakan serupa.
Pengamat politik Universitas Udayana I Made Anom Wiranata menilai beberapa faktor melatarbelakangi keputusan penolakan tersebut. Anom menyebut ada beberapa faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan itu.
Anom menilai faktor internal dapat meliputi keinginan pemimpin untuk menjaga reputasi dan popularitasnya. Meski memang harus menanggung hujatan, keputusan sebaliknya juga bisa saja menimbulkan hujatan yang lebih besar
“Ada pertimbangan yang dimiliki oleh mereka. Saya yakin mereka tahu konsekuensinya. Konsekuensinya tentu dibully orang, pilihan lain juga tidak kalah dibully-nya. Mereka harus tanggung, setiap pilihan ada risikonya,” ujar Anom.
Selain itu, Anom juga berpikir keputusan Koster dan Ganjar bisa saja memang memiliki niat untuk menjaga daerahnya dari potensi gangguan keamanan.
Sementara itu, faktor eksternal yang dimaksudkan Anom adalah ada pihak lain yang membuat Koster dan Ganjar membuat keputusan tersebut.
Dalam istilah yang disebutkan Anom, ‘orang yang berkuasa’ itu bisa tidak terlihat di publik namun memiliki kekuatan yang besar sehingga mampu mempengaruhi keputusan.
“Pasti orang yang powerful yang bisa membuat Pak Gubernur mengambil sikap tertentu, kan tidak mungkin itu bukan orang yang tidak punya kuasa ya,” imbuh Anom.
Baca Juga: Pengamat : Bila Israel Datang Dan Terjadi Gangguan Keamanan, Suara Koster Anjlok
Menurut penjelasan Anom yang juga merupakan Dosen Hubungan Internasional Universitas Udayana itu, pihak eksternal bisa meliputi pimpinan partai, presiden, hingga jika ada konglomerat yang menyokong mereka saat masa kampanye.
Di luar faktor tersebut, dia juga menerangkan faktor waktu yang menyebabkan isu ini semakin terasa panas. Menurutnya, waktu yang mendekati tahun politik menjelang Pemilu tahun 2024 nanti juga menjadi publik dapat mengaitkan hal tersebut dengan Pemilu.
“Ini tahun mendekati Pemilu, tentu berbeda dengan tahun tidak mendekati Pemilu. Itu konteks yang harus dilihat, konteks waktu yang pertimbangannya kegaduhan itu berusaha untuk dihindari,” tuturnya.
Kontributor : Putu Yonata Udawananda
Tag
Berita Terkait
-
Prabowo Ungkap Penyebab Antrean BBM di Bali, Bukan karena Stok Menipis
-
AFC Dukung Infantino Kembali Pimpin FIFA, Padahal Sempat Berseteru soal Proyek Rp71,8 Triliun
-
Mau Liburan Natal dan Akhir Tahun Makin Berkesan? Ini Pilihan Aktivitas Seru di Bali
-
Tiga Srikandi TelkomGroup Bagikan Perspektif Kepemimpinan Perempuan di Bali Tech Week 2026
-
Sampah Plastik Bali Tak Cukup Diatasi dengan Memilah, Ini Masalah di Balik Daur Ulang
Terpopuler
- Cara Menghilangkan Iklan yang Tiba-Tiba Muncul di Layar HP Android Tanpa Aplikasi Tambahan
- Ajudan Gubernur Kaltim Masuk Desil 1 DTSEN, Mensos Buka Suara
- Wabup Syaefudin Ditahan karena Kasus Korupsi, Bupati Lucky Hakim Minta Maaf ke Pemilih
- Sepasang Sepatu Nike dari Manhattan dan Cerita di Balik Sosok Jenderal Maruli Simanjuntak
- 4 Moisturizer Skintific untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun, Wajah Cerah dan Awet Muda
Pilihan
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
Terkini
-
Jenazah Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan di Pantai Nyang-Nyang Bali, Diduga WNA
-
Diskon Pemeriksaan Laboratorium Hingga MCU Prodia, Ini Manfaat dari BRI untuk Nasabah Prioritas
-
Kementerian Transmigrasi dan Komisi V DPR RI Serahkan 109 SHM Warga Transmigrasi Lombok Timur
-
BRI Siapkan Buyback Saham Tahap II Rp1 Triliun, Optimistis terhadap Prospek Jangka Panjang
-
3.764 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual dan Fisik di NTB dalam Enam Tahun