Scroll untuk membaca artikel
Eviera Paramita Sandi
Jum'at, 10 Maret 2023 | 10:05 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD saat ditemui di kawasan Kuta, Badung, Bali, pada Jumat (10/3/2023) [Suara.com / Putu Yonata Udawananda]

SuaraBali.id - Kementerian Keuangan kembali diterpa isu tak mengenakkan dalam beberapa waktu terakhir. Setelah kasus  harta gendut pejabatnya, kini Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut ada transaksi mencurigakan senilai Rp 300 Triliun yang dilakukan oleh 460 pejabat Kemenkeu.

Ketika ditanya kembali, Mahfud MD enggan menanggapi pertanyaan dari wartawan terkait asal usul angka tersebut. Dia menyebut akan berkomunikasi langsung dengan Sri Mulyani terkait hal tersebut.

“Ya nanti saya jawab ke Bu Sri Mulyani, masak dijawab di sini. Pertanyaan Bu Sri Mulyani ke saya tidak dijawab di sini, nanti saya jawab ke Bu Sri Mulyani,” ujarnya saat ditemui di kawasan Kuta, Badung Bali, pada Jumat (10/3/2023).

Sebelumnya, pernyataan Mahfud MD secara rinci menyebut ada 160 laporan terkait transaksi janggal di lingkungan Kemenkeu yang bernilai hingga Rp 300 Triliun. Transaksi janggal itu disebut terjadi sejak tahun 2009 hingga 2023 ini.

Baca Juga: Reaksi Keras Luhut Binsar Soal Turis Nakal : Itu Tidak Diperlukan di Bali

Mahfud bahkan menyebut laporan tersebut baru akan direspons ketika kasus baru mencuat ke permukaan, serupa dengan kasus pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.

Pernyataan Mahfud sempat dibalas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut tidak mengetahui dari mana angka tersebut didapatkan.

Dia juga berencana akan berkomunikasi dengan Mahfud MD dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

“Nanti saya kalau kembali ke Jakarta akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan Pak Ivan angkanya dari mana sehingga saya juga punya informasi yang sama dengan anda semua media dan masyarakat,” imbuh Sri Mulyani pada Kamis (9/3/2023) kemarin dikutip dari suara.com.

Kontributor : Putu Yonata Udawananda

Baca Juga: WNA Suriah Dan Ukraina di Bali Punya KTP Dan Sedang Proses Urus NPWP

Load More