Gubernur Koster Janjikan Mobil Untuk Seluruh MDA di Bali

SuaraBali.id - Gubernur Bali Wayan Koster berkomitmen membantu seluruh Majelis Desa Adat (MDA) di Kabupaten/Kota se-Bali dengan mobil untuk mendukung kegiatan operasional.

Saat ini tercatat sudah tujuh kendaraan roda empat telah disalurkan kepada MDA Bali.

"Jadi tidak ada pertimbangan lain (daerah prioritas, red), semua MDA harus dapat mobil, cuma nyicil tidak bisa sekaligus dapatnya. Sekarang baru tujuh, lagi dua kabupaten yang belum," kata Wayan Koster di Denpasar, Jumat (15/10/2022).

Tujuan Gubernur Bali memberikan mobil kepada Majelis Desa Adat untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas di masing-masing.

"Ini supaya dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam melakukan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta fasilitasi MDA Provinsi Kabupaten/Kota ke semua bendesa adat se-Bali sebanyak 1.493 desa adat yang memiliki tanggung jawab mulia yaitu menjaga, melestarikan, dan memberdayakan adat istiadat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal kita," ujarnya.

Koster menjanjikan bahwa semua akan mendapatkan dan akan diurus.

"Segera akan saya urus, tapi sudah ada calon yang akan memberikan, aman semua akan diberi, kemudian MDA Provinsi, apalagi, kita akan susun. Kabupaten dulu, karena kabupaten belum punya, untuk kantornya segera kita susul tinggal menunggu waktu," kata Gubernur Bali.

Adapun penunjang bantuan operasional tersebut juga telah disiapkan seperti halnya sopir hingga bahan bakar, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Upaya Pemprov Bali ini disebut Koster sejalan dengan kebijakan dalam Perda Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang mengatur penguatan kedudukan fungsi dan kewenangan desa adat.

Baca Juga: Pariwisata Bali Jadi Andalan Dan Primadona yang Harus Dijaga

Sarana dan prasarana lain juga diupayakan bagi pemajuan desa adat, seperti pembangunan gedung kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan kantor MDA kabupaten/kota secara merata di Pulau Dewata.

"Astungkara semuanya sudah selesai, ini juga berkat bantuan CSR dari BUMN maupun swasta. Sudah selesai semua dan tidak cukup kantor, tapi harus diisi dengan pegawai administrasi maupun pegawai teknis lainnya sudah diberikan kepada semua kantor se-Bali," ujar politisi Partai PDI-Perjuangan itu. (ANTARA)