Daerah Super Prioritas Mandalika Dapat Kucuran Rp1,7 Triliun untuk Pengembangan Kawasan

SuaraBali.id - Destinasi Super Prioritas (DSP) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal mendapat kucuran dana Rp1,7 triliun untuk pengembangan kawasan tersebut.

Menurut Kepala Dinas PUPR NTB Ridwan Syah, alokasi anggaran Rp1,7 triliun itu telah ditetapkan dalam rapat percepatan lima DSP nasional di Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Untuk diketahui, pemerintah menetapkan Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, Borobudur, dan Danau Toba sebagai DSP.

"Sesuai arahan Pak Jokowi, lima DSP ini harus tuntas paling lambat 2024," ujarnya seperti dikutip Antara di Kota Mataram, Jumat (26/8/2022).

Dikatakannya, kebutuhan tersebut, antara lain pengembangan konektivitas dan aksebilitas, seperti jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan dan lain-lain.

Baca Juga: Keren! Destinasi Super Prioritas Indonesia Bakal Bisa Dinikmati Lewat Metaverse

Selain itu juga, amenitas seperti dukungan desa desa wisata, atraksi dan lain-lain. Kemudian untuk sarana pendukung seperti masalah sampah, rumah sakit dan lain-lain.

"Itu hasil rapatnya. Dan diputuskan oleh pemerintah untuk menambah anggaran untuk lima DSP sebesar Rp18,9 triliun. Dari jumlah itu, untuk NTB dialokasikan Rp1,7 triliun," katanya.

Masih menurutnya, Pemprov NTB telah mengusulkan kepada pemerintah untuk pengembangan DSP Mandalika sebesar Rp2 triliun.

Asumsinya, terdapat daerah penyangga Mandalika, seperti Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, dan Sumbawa. Namun, hasil keputusan rapat anggaran tersebut diperuntukkan terlebih dahulu untuk Kabupaten Lombok Tengah sehingga final anggarannya Rp1,7 triliun.

"Dana itu dipakai untuk 2022 dan 2023," ujarnya.

Baca Juga: Protes ke Pemerintah dan ITDC, ASLI Mandalika: Tuntaskan Sengketa Lahan dan Penuhi Hak Masyarakat Terdampak

Tak hanya itu, ia mengatakan, nantinya dana tersebut dipakai untuk melanjutkan pembangunan jalan dari simpang Sunggung Kuta, Awang Lombok Tengah ke Keruak Lombok Timur.

Ia mengemukakan, kehadiran jalan tersebut diharapkan dapat memudahkan aksebilitas menuju Mandalika dari arah timur. Kemudian, ruas jalan Lembar-Sekotong yang sekarang ini sempit dan hancur mulai dari Gili Mas menuju Lembar. Untuk pembenahan jalan ini diusulkan anggaran sebesar Rp222 miliar.

Selanjutnya, untuk kebutuhan pengolahan limbah sampah mulai Pengengat, Kebon Kongok, dan Lemer, dan beberapa lokasi lain diusulkan pagu belanja senilai Rp300 miliar. Pun beberapa pagu anggaran juga dialokasikan untuk pengembangan tujuh desa penyangga Mandalika, seperti peningkatan jalan desa, air bersih, rumah layak huni, dan homestay.

"Itu semua juga akan dituntaskan," katanya.

Namun, poin penting yang ditekankan Kemenko Kemaritiman dan Investasi, yakni persoalan sampah di seputar kawasan Mandalika yang harus tuntas di tahun depan. Selain itu, pihaknya ingin melengkapi bangunan dan alat kesehatan di Rumah Sakit Mandalika, sekitar Rp75 miliar.

Termasuk, usulan lampu penerangan jalan senilai Rp400 miliar untuk jalan bypass BIL-Mandalika.

"Nah mudah-mudahan dana Rp1,7 triliun ini tidak bergeser, tidak juga berkurang, tapi kalau bisa bertambah. Namun tentunya catatan presiden, proyek itu tidak mangkrak," ujarnya.

Disinggung terkait kepastian lahan untuk jalan, Ridwan Syah memastikan bahwa tidak ada masalah.

"Sudah beres dan desain-nya itu sudah siap dari tahun lalu. Karena jalan itu tidak butuh terlalu banyak lahan, karena sifatnya pelebaran saja," ucap mantan Kepala Bappeda NTB ini.

Lantaran itu, untuk memastikan semua tersebut berjalan dengan baik, pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pihak termasuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Rapat itu dilakukan guna memastikan alokasi anggaran yang diberikan tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga diharapkan pengerjaan bisa berjalan di 2022 atau 2023 mendatang.

"Kalau proyek ini jadi turun ini bisa membantu percepatan Mandalika. Dan kita berharap di 2023 ini semua bisa cepat dikerjakan," katanya. (Antara)