Demo 11 April di Bali Nyaris Ricuh, Puluhan Massa Hendak Merangsek ke Gedung DPRD

SuaraBali.id - Massa demo 11 April di Bali nyaris ricuh saat mencoba merangsek masuk di depan gerbang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali pada Senin (11/4/2022).

Puluhan mahasiswa dan elemen masyarakat hingga driver ojek online pun ikut dalam aksi yang diserukan Badan Eksekutif oleh Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Mereka menyampaikan enam tuntutan kepada Presiden Joko Widodo.

Di Bali, mereka menamakan diri Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), rombongan pendemo hadir dengan sebuah truk yang menajdi mobil komando

Mereka membawa bendera-bendera dan spanduk tuntutan, salah satunya bertuliskan "Turunkan harga kebutuhan pokok, BBM, PPN, hingga tarif tol".

Baca Juga: Denny Siregar Kecam Massa yang Keroyok Ade Armando, Sebut Seperti Kasus Suporter Persija

"Ada enam tuntutan yang kami sampaikan ini untuk menyuarakan kesusahan rakyat Bali atas kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini," kata Humas Aksi LMND Gusti Ngurah Putra Ari Laksana dijumpai di sela demo.

Pertama, mereka meminta agar pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax saat ini, yang dinilai berdampak pada kelangkaan BBM jenis Pertalite.

Kedua, meminta pemerintah mengatasi kelangkaan solar untuk nelayan.

Ketiga, meminta pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Keempat, menolak penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden sesuai dengan konstitusi yang ada.

Baca Juga: Video Ade Armando Dipukuli Massa Aksi 11 April Viral, Datang ke Depan Gedung DPR RI Lalu Babak Belur

"Pendapat kami mengenai Presiden  Jokowi yang mengumumkan tidak akan menunda pemilu, kami percaya, tapi apakah pendukungnya, buzzer dan para menteri yang mendukung penundaan itu mau memberikan edukasi mengenai konstitusi, karena selama ini kan yang kami lihat mereka seperti belum paham konstitusi UUD 45," ungkap dia.

Kelima, para pendemo menyampaikan tuntutannya menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tarif tol.

Dan terkahir, keenam mereka mendesak agar diwujudkannya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".

Ia menegaskan bahwa apabila aspirasi mereka tak tak didengar oleh pemerintah, maka akan ada aksi lanjutan.

"Aksi ini sebagai awal, kemungkinan berlanjut bahkan mungkin meluas, itu kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan melakukan aksi lagi, karena ini sangat menyangkut masyarakat," ungkap Ngurah.

Menurutnya, enam butir tuntutan itu sebagai suara rakyat Indonesia khususnya Bali di tengah kesulitan kehidupan terlebih setelah dihantam pandemi COVID-19, kebijakan tang baru-baru ini ditelurkan dinilai nenyengsarakan rakyat.

Adu Mulut Dengan Pecalang

Kericuhan nyaris terjadi, meskipun salah seorang peserta aksi di mobil komando sempat adu mulut dengan salah seorang petugas keamanan dan pecalang di depan Kantor DPRD Bali.

Niat mereka agar bisa langsung didengar oleh para wakil rakyat dari Bali. Massa juga sempat menyegel gerbang DPRD Provinsi Bali dengan kain hitam bertuliskan kalimat tuntutan berwarna putih.

Salah seorang pendemo sempat tersulut emosi karena tidak diperkenankan menemui anggota dewan padahal anggota DPRD menurut dia, rakyatlah yang memilih.

Menyikapi ketegangan itu, Wakil Ketua Pecalang Kota Denpasar, Wayan Godra menuturkan, bahwa pihaknya mencoba meminimalisir adanya gesekan dengan pendemo dengan cara yang humanis.

"Kami lakukan pendekatan humanis dan meminta peserta demo santun dan bijak," ucapnya.

Usai melakukan orasi, massa aksi demo beralih ke depan Kantor Gubernur Bali yang tidak jauh dari Kantor DPRD Bali, lalu membubarkan diri.

Terpisah, Kapolresta Denpasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas tampak turun tangan langsung di lokasi demo. Ia menegaskan melakukan pengamanan secara humanis

Dikatakan, total ada 363 personel yang tergabung dalam pengamanan aksi demo 11 April. Di mana pemberitahuan akan aksi ini sudah ia terima tiga hari yang lalu.

"Pengamanan kami lakukan bersama TNI, Satpol PP, hingga Pecalang, harapan kami tentunya penyampaian aspirasi dari adik-adik mahasiswa bisa berjalan damai, tanpa menggangu kemanan dan ketertiban umum," paparnya.

Pengamanan tak hanya dilakukan di Kota Denpasar, bahkan hingga di Buleleng, wilayah Bali Utara. Kapolres Buleleng AKBP Andrian Pramudiantho tetap mempersiapkan personelnya meski hasil intelijen tidak akan ada aksi unjuk rasa di wilayah hukumnya.

Untuk pengamanan, Kapolres menyiagakan beberapa personel dan kelengkapan sarana pendukung lainnya seperti kesiapan unit Patroli Samapta Polres Buleleng dengan kendaraan kepolisian sudah siap pakai, pada Senin (11/4/2022).

"Dengan adanya isu unjuk rasa (unras) yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 di Bali, kami melakukan antisipasi kegiatan unras dengan mempersiapkan personel dan sarana pendukung lainnya," kata Kapolres Buleleng AKBP Andrian saat apel kesiapsiagaan di Mapolres Buleleng.

"Isu demo yang informasinya akan ada di Bali, namun untuk di wilayah Buleleng berdasarkan hasil Intelejen tidak akan ada unras, namun demikian kami tetap siagakan personel," imbuhnya.

Berdasarkan inforamsi yang dihimpun SuaraBali.id bahwa rencananya akan ada aksi unjuk rasa yang diduga dilakukan oleh kelompok mahasiswa.

Mereka menyampaikan aspirasi tuntutan berkaitan dengan penundaan pemilu, tentng masa jabatan Presiden, serta juga terkait dengan minyak goreng dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

"Seluruh personel baik yang ada di Polres maupun Polsek agar siaga, bilamana dibutuhkan maka dengan cepat bisa melaksanakan tugas," tegas Kapolres Buleleng.

Berkaitan dengan keberadaan minyak goreng, Kapolres Buleleng AKBP Andrian sudah meminta personel Polres Buleleng untuk tetap memantau distribusi dan keberadaan minyak tanah dipasaran.

"Jangan sampai ada kelangkaan minyak goreng, kita syukuri unras mahasiswa tidak ada di wilayah Hukum Polres Buleleng, begitu juga terhadap keberadaan minyak goreng di pasaran masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat," pungkasnya.

Kontributor : Yosef Rian