Demo 11 April di Bali Nyaris Ricuh, Puluhan Massa Hendak Merangsek ke Gedung DPRD

SuaraBali.id - Massa demo 11 April di Bali nyaris ricuh saat mencoba merangsek masuk di depan gerbang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali pada Senin (11/4/2022).

Puluhan mahasiswa dan elemen masyarakat hingga driver ojek online pun ikut dalam aksi yang diserukan Badan Eksekutif oleh Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Mereka menyampaikan enam tuntutan kepada Presiden Joko Widodo.

Di Bali, mereka menamakan diri Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), rombongan pendemo hadir dengan sebuah truk yang menajdi mobil komando

Mereka membawa bendera-bendera dan spanduk tuntutan, salah satunya bertuliskan "Turunkan harga kebutuhan pokok, BBM, PPN, hingga tarif tol".

"Ada enam tuntutan yang kami sampaikan ini untuk menyuarakan kesusahan rakyat Bali atas kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini," kata Humas Aksi LMND Gusti Ngurah Putra Ari Laksana dijumpai di sela demo.

Pertama, mereka meminta agar pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax saat ini, yang dinilai berdampak pada kelangkaan BBM jenis Pertalite.

Kedua, meminta pemerintah mengatasi kelangkaan solar untuk nelayan.

Ketiga, meminta pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Keempat, menolak penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden sesuai dengan konstitusi yang ada.

Baca Juga: Denny Siregar Kecam Massa yang Keroyok Ade Armando, Sebut Seperti Kasus Suporter Persija

"Pendapat kami mengenai Presiden  Jokowi yang mengumumkan tidak akan menunda pemilu, kami percaya, tapi apakah pendukungnya, buzzer dan para menteri yang mendukung penundaan itu mau memberikan edukasi mengenai konstitusi, karena selama ini kan yang kami lihat mereka seperti belum paham konstitusi UUD 45," ungkap dia.

Kelima, para pendemo menyampaikan tuntutannya menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tarif tol.

Dan terkahir, keenam mereka mendesak agar diwujudkannya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".

Ia menegaskan bahwa apabila aspirasi mereka tak tak didengar oleh pemerintah, maka akan ada aksi lanjutan.

"Aksi ini sebagai awal, kemungkinan berlanjut bahkan mungkin meluas, itu kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan melakukan aksi lagi, karena ini sangat menyangkut masyarakat," ungkap Ngurah.

Menurutnya, enam butir tuntutan itu sebagai suara rakyat Indonesia khususnya Bali di tengah kesulitan kehidupan terlebih setelah dihantam pandemi COVID-19, kebijakan tang baru-baru ini ditelurkan dinilai nenyengsarakan rakyat.