Rapimnas Kadin di Bali Bahas Peta Jalan Emas 2045 Termasuk Soal Pariwisata

SuaraBali.id - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2021 yang juga membahas agar Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bisa berkontribusi dalam langkah menuju Indonesia Emas 2045. Adapun Kadin menyiapkan Road Map atau Peta Jalan Emas 2045.

Kadin menyusun roadmap tersebut dengan menguatkan tiga program utama, yakni mendukung percepatan investasi seperti spirit UU Cipta Kerja, membangun ekonomi daerah dan menciptakan kewirausahaan serta penguatan SDM melalui vokasi.

Acara ini sengaja diselenggarakan di Bali karena merupakan amanat Munas itu diharapkan dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi khususnya sektor pariwisata dan UMKM di Bali. Ketua Panitia Pelaksanaan Rapimnas Eka Sastra mengatakan, panitia sengaja memilih Bali sebagai tempat acara tak terlepas dari tema yang diangkat, Bangkit Bersama.

Menurutnya, tema tersebut memang sejalan dengan upaya KADIN Indonesia untuk memulihkan kesehatan dan Ekonomi di Indonesia, khususnya lagi Bali.

Baca Juga: Pintu Masuk Sudah Dijaga Ketat, Kadiskes Sebut Omicron Belum Terdeteksi di Bali

Daya tarik Bali sebagai destinasi wisata diyakini masih sangat kuat, bukan hanya bagi turis lokal, tapi juga turis mancanegara. Harapannya, dengan berhasilnya Bali menyelenggarakan acara besar seperti Rapimnas Kadin Indonesia akan membuat sektor pariwisata bangkit.

"Jadi melalui Rapimnas ini diharapkan bisa ada efek domino ekonomi, membangkitkan juga pariwisata, konsumsi, ritel, perhotelan, UMKM dan industri kreatif sehingga ekonomi bergerak," ujarnya.

Dalam rapimnas tersebut perwakilan Kadin Daerah dari 34 Provinsi dan asosiasi yang tergabung dalam Kadin Indonesia hadir. Kegiatan ini juga disebut sebagai ajang berkonsolidasi, menyamakan visi-misi dan program-program dari empat pilar utama untuk membantu pemerintah mempercepat pemulihan kesehatan dan ekonomi di masa pandemi COVID-19.

"Kami mengambil spirit dari UU Cipta Kerja. Spirit mempercepat dan permudah investasi, ada lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Lalu kuatkan ekonomi daerah, kebijakannya jangan disamakan, tapi lihat potensi daerahnya. Ingat, ekonomi daerah kuat, ekonomi nasional akan kokoh," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali Jumat (3/12/2021).

Kadin Indonesia mendorong program ekonomi kerakyatan yang mengedepankan kerja sama, kolaborasi menciptakan wirausaha sosial, peduli terhadap ekonomi negara, bangsa dan masyarakat.

Baca Juga: Sidak Prokes di Denpasar, Masih Ada Belasan Pelanggar Dan Sanksi Push Up

"Itulah ekonomi Pancasila yang bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkap Arsjad Rasjid.

Kegiatan yang dihadiri sekitar 1.200 orang itu dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan juga dihadiri sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.

Dalam sambutannya, Presiden meminta dukungan Kadin untuk mendetailkan kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang akan menjadi fokus Indonesia pada presidensi G20 yang telah dimulai sejak 1 Desember 2021.

"Nanti kita akan fokuskan di G20 ini adalah satu, urusan arsitektur kesehatan global, yang kedua mengenai transisi energi menuju energi yang hijau dan berkelanjutan, kemudian yang ketiga mengenai digitalisasi," katanya.

Menurut Presiden, saat ini bandul ekonomi dunia mulai bergerak ke arah ekonomi hijau. Untuk itu, Indonesia harus segera menyesuaikan agar ketika dunia hanya menerima produk-produk yang dihasilkan energi terbarukan, Indonesia sudah siap.

"Kalau misalnya nanti suatu titik entah 2 tahun lagi, entah 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, Eropa misalnya hanya menerima produk-produk hijau yang dihasilkan dari renewable energy dan kita belum siap, bagaimana kita mau mengekspor barang-barang kita? Begitu mereka mulai, negara lain pasti juga akan memulai. Oleh sebab itu, secepatnya kita harus mulai menggeser arah ekonomi kita sesuai dengan yang tadi akan kita bicarakan di G20," kata Presiden Jokowi. (ANTARA)