SuaraBali.id - Warganet menyorot pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang mengunggah cuitan tentang pembangunan dan deforestasi di Indonesia. Cuitannya ini pun viral dan sempat menjadi trending di Twitter pada Rabu (3/11/2021).
Apa yang sebenarnya diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar di Twitter?
Ternyata lewat beberapa cuitan yang diunggahnya, Siti Nurbaya Bakar menyebut pembangunan besar-besaran yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Jokowi tidak boleh berhenti dengan alasan emisi karbon atau deforestasi (aktivitas penebangan hutan).
Warganet menilai pernyataan Menteri ini bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi di forum internasional tentang deforestasi.
"Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," tulis Menteri Siti Nurbaya dalam cuitannya, dikutip suara.com, Kamis (4/11/2021).
Selanjutnya, Siti Nurbaya juga menyebut bahwa menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation adalah tindakan yang melawan mandat UUD 1945.
"Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi," lanjutnya.
Kritik publik
Merespons cuitan-cuitan tersebut, sebagian besar warganet menuliskan komentar dengan nada penuh kritik. Salah satu akun yang menyampaikan kritik ialah akun Twitter @Okkymandasari.
Ia menyebut presiden telah menutupi aib, namun justru dibuka oleh menteri LHK.
Jokowi menutup-nutupi aib, Bu Siti Nurbaya malah membukanya," ujarnya dalam sebuah cuitan.
Beberapa warganet lain juga memberikan komentar pedas terhadap cuitan Menteri LHK.
"Izin revisi tweet-nya: Pembangunan besar-besaran era Jokowi tidak sebanding dengan potensi krisis ekologis masif yang bisa memusnahkan manusia kurang dari satu abad ke depan. Menghentikan deforestasi dan membabat emisi adalah satu-satunya cara untuk kemanusiaan bisa bertahan," tulis salah satu warganet.
"Menabrakkan 'pembangunan' dengan lingkungan hidup atas nama kesejahteraan rakyat adalah omong kosong. Lingkungan hidup lestari adalah bagian dari kesejahteraan masyarakat adat, juga seluruh rakyat, karena perubahan iklim mengancam nyawa semua orang. Jadi, pembangunan itu buat siapa, sebenarnya?" tulis warganet lain.
"Saya cukup mengikuti perjalanan rumusan teknokratik yang dikelola KLHK di COP. Sebetulnya poinnya adalah tetap bisa memanfaatkan kawasan hutan dengan pendekatan lestari. Kalau utas tweetnya bisa lebih baik kayanya nggak blunder kaya gini sih. Haha," ujar salah satu warganet.
Tag
Berita Terkait
-
Pertalite Viral Disebut Tercampur Air, Ini Tanggapan Pertamina
-
Alasan Gus Faruq Ceramah Dalam Kubur: Cara Dekatkan Diri ke Allah SWT
-
Viral Ulama NU Ceramah Dalam Kubur, Seluruh Badan Dipocong Hingga Ditimbun dalam Tanah
-
Viral Nasabah MNC Bank Tak Bisa QRIS dan Transaksi Dibatasi, Netizen: Krisis Keuangan?
-
Awas Bahaya Logistik Gratisan: Kasus Teh Berbusa Demo HI Jadi Pelajaran
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Helikopter Penerbad Mi-17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla di Pematang Limau, Dua Personel Hilang
-
Hanya Sebulan di Istana, Presiden Prabowo Pecat Listyo Sigit Prabowo
-
Tersandung Skandal Penyadapan, Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP dan Tunjuk Letjen Ariyo Jadi Plt
-
Nusron Wahid Diperiksa KPK Terkait Suap HGB
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
Terkini
-
45 Telur King Kobra Ditemukan Dekat Rumah Warga Tabanan
-
Lombok Tengah Masih Siaga Kekeringan
-
Tim SAR Tetap Lanjutkan Pencarian Dua Korban Longsor Pelaga
-
Cuan Puluhan Miliar! Jambu Mete dari Lahan Kering NTB Kini Tembus Pasar Internasional
-
Anggaran PON 2028 Rp1 Triliun, DPRD NTB Pilih Mundur Jadi Tuan Rumah