Konflik Partai Terkait Kepemilikan Tanah Garapan Terjadi di Bali pada 1960-an

SuaraBali.id - Menilik kembali sejarah kepartaian di Indonesia, pada 1960-an, terjadi berbagai peristiwa politik yang berlangsung antara partai. Ditulis bersambung, sebagaimana dikutip dari Beritabali.com, jaringan SuaraBali.id, di beberapa tulisan terdahulu disebutkan tentang perseteruan antara Partai nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Permusuhan antara PNI dan PKI diperuncing oleh konflik soal kepemilikan tanah garapan. Pada 1965, salah satu onderbow PKI yakni Barisan Tani Indonesia (BTI) kerap melakukan aksi perambahan hutan di daerah Yeh Embang, Jembrana.

Perambahan itu tidak mendapat sanksi apapun dari pemerintah, bahkan terkesan dibiarkan.

Pada suatu suatu ketika, massa BTI melakukan aksi besar-besaran pembabatan hutan di kawasan Gunung Prapat Agung, di ujung paling barat Pulau Bali, di bagian selat Bali yang paling sempit.

Hutan di satu gunung itu langsung gundul dalam satu hari.

Protes pun datang dari seluruh lapisan masyarakat Bali, namun tidak ada tindakan apapun dari pemerintah.

Beberapa hari setelah aksi BTI, Persatuan Tani Nasional Indonesia (Petani) yang berafiliasi dengan PNI melakukan tindakan serupa dengan merambah hutan lindung sepanjang jalan antara Cekik dan Sumber Kelampok.

Ribuan orang dari berbagai ormas simpatisan PNI menebang hutan, mengubah kawasan yang tadinya padat pepohonan menjadi gundul.

Gerakan pembabatan hutan besar-besaran ini merupakan aksi tandingan terhadap aksi yang dilakukan onderbow PKI.

Baca Juga: Partai Politik di Bali Sekitar 1965: Gubernur Sutedja Berseteru dengan Wedastera Suyasa

Pemerintah tak berbuat apapun untuk mencegah aksi brutal dari kedua belah pihak yang bertikai.

Rasa permusuhan yang makin membara itu tinggal menunggu waktu untuk meledak.

Selanjutnya adalah kejadian perseteruan antara Gubernur Sutedja berseteru dengan Wedastera Suyasa dalam rapat akbar Front Nasional.