Wisata Bali: ASN Kementerian Kerja dari Pulau Dewata, Paket Mulai Rp800 Juta

SuaraBali.id - Asosiasi Gabungan Industri Pariwisata di Bali atau GIPI Bali menyambut baik langkah Menteri Koordinator Kemarimitiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menginisiasi program Work From Bali atau bekerja dari Bali.

Dikutip dari BeritaBali.com, jaringan SuaraBali.id, program ini diharapkan akan mampu mengangkat perekonomian Bali yang bergantung pada sektor pariwisata, dan tengah mengalami kontraksi.

Harapannya, program ini bisa dieksekusi pelaku lokal terutama oleh Profesional Conference Organizer atau PCO lokal.

"Jangan sampai kegiatan diadakan di Bali, tapi pelaksananya tetap dari luar daerah," kata Ketua GIPI Bali terpilih 2021-2026 IB Agung Partha Adnyana, belum lama ini di Sanur.

Baca Juga: Wisata Bali: Menparekraf Dorong Pengembangan Potensi Pariwisata di Jembrana

Ia meyakinkan pihak Kementerian bahwa pelaku lokal Bali sudah siap mengeksekusi program Work From Bali baik dari segi finansial dan fasilitas. Ia menjanjikan program paket wisata dan meeting yang ditawarkan kali ini lebih kreatif dan berbeda.

"Ada meeting di banjar atau di perbukitan yang bisa kami tawarkan sehingga bisa menyentuh wilayah pedesaan. Tidak hanya di Nusa Dua atau paket yang lebih kreatif lain yang tidak bisa dilakukan PCO luar Bali," ungkapnya.

Selain tujuh kementerian di Kemenkomarves, ia membidik lembaga negara lainnya untuk mengikuti langkah serupa, termasuk lembaga Polri dan TNI.

"Kami tawarkan mereka suatu program yang out of the box seperti rapat di Nusa Penida tanpa seragam Polisi tapi memakai celana pendek atau lainnya," serunya.

Putu Gede Wiwin Gunawasika, selaku Ketua Bali MICE Forum, menjelaskan terkait anggaran untuk per paket wisata yang ditawarkan beragam, mulai Rp800 juta hingga Rp2 miliar per kegiatan.

Baca Juga: Wisata Bali: Menelusuri Jejak Siwa Buddha di Pura Sada Desa Kapal

"Jadi sifatnya baru kami tawarkan, seperti memancing mereka, entah dapatnya ikan (program-red) yang besar itu lihat nanti," katanya.

Dalam keterangan rilis, tercatat ada 13 lembaga negara, 30 kementerian, 28 lembaga negara non-kementerian, dan 114 BUMN di Indonesia.

Jika mereka menggelar kegiatan di Bali, maka akan sangat membantu mendorong pergerakan perekonomian di Bali. Venue, Profesional Conference Organizer, Event Organizer, travel, juga UMKM akan tergerak.

Dijelaskannya, setahun lebih pandemi Covid-19 telah melanda dunia. Bali sebagai tujuan wisata, menjadi daerah yang sangat terdampak dibandingkan daerah lain yang berbasis industri non-pariwisata.