- Anggota DPRD NTB Made Slamet menilai tuntutan anggaran PON 2028 sebesar Rp1 triliun sangat tidak logis.
- Kondisi fiskal daerah tertekan karena pemerintah pusat menahan dana bagi hasil Pemprov NTB hingga lebih dari Rp600 miliar.
- Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Suwarno menyatakan angka Rp1 triliun masih merupakan estimasi awal kebutuhan penyelenggaraan.
Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir, juga menilai pembiayaan PON 2028 hingga Rp1 triliun melalui APBD sulit direalisasikan.
Menurut dia, kemampuan fiskal daerah tidak memungkinkan untuk mengalokasikan dana sebesar itu.
“Barang mustahil (pembiayaan PON) kalau pakai APBD,” tegas Muzihir.
Terkait permintaan KONI Pusat, Muzihir mengaku belum ingin berspekulasi lebih jauh.
Baca Juga:Bahasa Sasak Terancam Hilang? 2,2 Juta Penutur Hadapi Tantangan Baru di Era Modern
Ia berencana bertemu dengan Pemprov NTB untuk membahas kebutuhan anggaran dan kesiapan daerah menjadi tuan rumah PON 2028.
KONI Pusat Sebut Rp1 Triliun Masih Estimasi Awal
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Suwarno, menjelaskan angka Rp1 triliun masih merupakan perkiraan awal kebutuhan penyelenggaraan PON 2028.
Perhitungan secara terperinci, kata dia, baru bisa dilakukan setelah masing-masing bidang dalam Panitia Besar (PB) PON mulai bekerja dan menyusun kebutuhan penyelenggaraan.
“Ya, mungkin Rp1 triliun,” kata Suwarno seusai rapat koordinasi kesiapan venue PON 2028 di Mataram, Jumat (30/10).
Baca Juga:Polda NTB Sita 1.734 Liter Pertalite Subsidi di Lombok Timur
Ia menjelaskan, estimasi tersebut mencakup seluruh kebutuhan penyelenggaraan pertandingan dan kegiatan pendukung, bukan hanya perbaikan fasilitas olahraga.
Adapun biaya renovasi venue akan menjadi tambahan di luar perkiraan anggaran penyelenggaraan tersebut.
“Anggaran Rp1 triliun itu untuk penyelenggaraan semuanya. Kalau untuk renovasi tambah lagi,” katanya.
