- Ketua Gapasdap menyatakan antrean panjang di Pelabuhan Ketapang disebabkan oleh kapasitas infrastruktur yang tidak memadai, bukan kekurangan armada kapal.
- Kondisi dermaga tipe LCM yang tidak ideal serta kerusakan fasilitas di Pelabuhan Bulusan menghambat produktivitas operasional penyeberangan kapal.
- Pemerintah didesak segera melakukan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pelabuhan secara permanen guna mengatasi permasalahan struktural distribusi logistik tersebut.
SuaraBali.id - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menyebutkan penyebab utama antrean panjang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, saat ini bukanlah kekurangan kapal melainkan kapasitas infrastruktur pelabuhan tidak seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan.
Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menyampaikan keprihatinannya atas semakin meningkatnya kepadatan arus kendaraan di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk sejak beberapa hari terakhir pada momentum libur sekolah.
"Persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah musiman yang hanya muncul saat Lebaran atau libur panjang, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang membutuhkan penyelesaian cepat dan permanen," kata dia dalam keterangannya di Banyuwangi, Sabtu (27/6).
Khoiri mengungkapkan bertahun-tahun setiap kali terjadi antrean kendaraan di penyeberangan Selat Bali itu solusi yang selalu muncul adalah menambah kapal, mendatangkan kapal yang lebih besar, mengoperasikan kapal yang lebih cepat atau meminta operator menambah investasi armada.
Baca Juga:Teras Kapal BRI Dorong Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan UMKM di Wilayah Kepulauan
Operator penyeberangan, lanjut dia, juga telah memenuhi tuntutan tersebut, dan investasi kapal terus dilakukan sehingga armada menjadi lebih modern, lebih besar, lebih aman dan jumlahnya semakin banyak. Namun, pembangunan infrastruktur pelabuhan tidak berkembang dengan kecepatan yang sama.
Dia menyebutkan saat ini tersedia sekitar 56 kapal yang siap melayani lintasan Ketapang-Gilimanuk, akan tetapi kemampuan kapasitas dan jumlah dermaga masih menjadi faktor pembatas sehingga banyak kapal harus menunggu giliran sandar dan jadwal untuk bisa beroperasi memberikan pelayanan.
"Akibatnya, waktu tunggu kapal meningkat, produktivitas armada menurun dan antrean kendaraan di darat semakin panjang," kata Khoiri.
Menurut Khoiri, penyeberangan paling strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali itu menjadi pintu distribusi logistik menuju Nusa Tenggara sampai saat ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
Beberapa dermaga yang masih digunakan, kata dia, merupakan dermaga tipe LCM yang sudah tidak lagi ideal untuk melayani kapal motor penumpang (KMP) modern.
Baca Juga:Antrean Kendaraan Menuju Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Terurai
Ketua Umum Gapasdap itu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selama ini telah menunjukkan kepedulian nyata terhadap pengembangan pelabuhan penyeberangan.
Dermaga LCM yang berdiri di atas lahan milik Pemkab Banyuwangi dibangun melalui dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk Dermaga MB IV dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sementara Dermaga MB III dan Dermaga Bulusan yang berada di atas lahan milik ASDP juga dibangun dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Di Dermaga Bulusan itu, kata dia, juga sekaligus direncanakan pembangunan pemerintah daerah untuk perluasan dan pembangunan jembatan penghubung antara Dermaga Bulusan dengan Dermaga LCM dan MB IV yang dapat memudahkan kendaraan logistik tidak lagi keluar masuk di jalan nasional yang dapat membuat kemacetan di luar area pelabuhan.
"Tapi saat ini Dermaga Bulusan tidak lagi dapat dimanfaatkan sebagai dermaga tambahan karena dua dolphin sandarnya mengalami kerusakan dan satu dolphin yang kondisinya kurang baik sehingga kapal tidak dapat bersandar dengan aman," kata Khoiri.
Khoiri mengaku telah beberapa kali menyampaikan surat dan kajian serta usulan ke Kementerian Perhubungan agar ada pembangunan dermaga baru, rehabilitasi fasilitas yang rusak, pembangunan breakwater, perluasan kolam pelabuhan, serta peningkatan kapasitas pelabuhan segera dilaksanakan.
