- Ketua Gapasdap menyatakan antrean panjang di Pelabuhan Ketapang disebabkan oleh kapasitas infrastruktur yang tidak memadai, bukan kekurangan armada kapal.
- Kondisi dermaga tipe LCM yang tidak ideal serta kerusakan fasilitas di Pelabuhan Bulusan menghambat produktivitas operasional penyeberangan kapal.
- Pemerintah didesak segera melakukan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pelabuhan secara permanen guna mengatasi permasalahan struktural distribusi logistik tersebut.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan hanya beberapa hari menjelang arus mudik, namun juga dibutuhkan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang harus dimulai jauh sebelum kebutuhan tersebut menjadi krisis.
"Kami berharap DPR RI memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan pelabuhan penyeberangan sebagai bagian dari infrastruktur strategis nasional," kata Khoiri.
"Kami juga memohon perhatian Bapak Presiden Republik Indonesia agar berkenan memimpin percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan penyeberangan sehingga kebijakan nasional tidak lagi hanya berfokus pada penambahan armada, tetapi juga pada pembangunan prasarana," kata Khoiri menambahkan.
Pada suatu kesempatan, Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano mengungkapkan pada tahun ini (2026) ASDP akan mengupayakan peningkatan fasilitas dan sarana prasarana, termasuk pula akan menambah dermaga di sisi Pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk.
Baca Juga:Teras Kapal BRI Dorong Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan UMKM di Wilayah Kepulauan
"Kami juga akan melakukan penataan kembali pelabuhan, baik di Ketapang maupun di Gilimanuk, sehingga ke depan semakin lancar," kata dia.
