- GWK Diminta bongkar tembok yang dibangunnya demi aktivitas warga
- Sudah setahun diperingatkan tapi tak ada respons berarti
- DPRD beri jangka waktu seminggu
SuaraBali.id - Pengelola daya tarik wisata (DTW) Garuda Wisnu Kencana (GWK) diminta segera membongkar tembok pembatas yang mereka pasang sebab menghalangi aktivitas warga.
DPRD meminta hal ini dilakukan dalam jangka waktu seminggu.
Wakil Ketua DPRD Bali I Wayan Disel Astawa mengatakan dewan memberi batas waktu seminggu, sebab pemasangan tembok tersebut sudah dilakukan setahun dan mereka telah diperingati setahun lamanya namun tak direspons.
“Kita beri hasil menegaskan rekomendasi harus dalam seminggu ini dibongkar temboknya, dipindah ke sisi timur dan utara, hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat lokal harus segera dibuka,” kata dia, Senin (22/9/2025).
Baca Juga:Petualangan Rasa di Tabanan: Dari Babi Genyol Pedas Hingga Sate Kakul Bongan
Menurutnya sejak 2024, pengelola GWK membangun tembok yang dikatakan untuk mengamankan aset lahannya, namun setelah diperiksa menggunakan dokumen badan pertanahan, tembok pembatas tersebut mengambil badan jalan yang dibuat sejak 2007.
DPRD Bali telah berkomunikasi dengan pengelola sejak tahun lalu namun tak ada itikad baik, hingga setahun lamanya ternyata tembok tersebut membuat warga setempat sulit mengakses dengan kendaraan padahal terdapat rumah dan sekolah di baliknya.
Puncaknya ketika SDN 8 Ungasan hendak melakukan pembangunan, pihak GWK hanya membukakan pintu untuk truk logistik masuk saat pagi hari sehingga menyulitkan pengerjaan proyek.
“Semua satu banjar terdampak, sekitar 600 orang, sudah setahun ini kita sudah berbaik hati bersurat berkomunikasi baik dan sampai sekarang belum (dibongkar) sehingga terjadi lah pertemuan di sini,” ujar Disel Astawa.
DPRD Bali memastikan jika GWK tak membongkar tembok tersebut dalam waktu satu minggu maka mereka bersama Satpol PP dan masyarakat membongkar tembok tersebut agar akses bisa digunakan penuh.
Baca Juga:Bali Diguyur Hujan Lebat Hingga Beberapa Hari Ke Depan, Ini Penyebabnya
Lebih jauh mengingat GWK dimiliki oleh PT Alam Sutera maka DPRD Bali juga berharap bantuan pemerintah pusat agar menindaklanjuti ke kantor pusat mereka di Jakarta.
“Saya berharap kepada presiden sesuai dengan langkah beliau apabila kita tidak bisa membantu banyak orang bantulah beberapa orang, apabila tidak bisa membantu beberapa orang bantulah satu orang, saya berharap hari ini mohon dibantu diwujudkan kepentingan masyarakat di wilayah GWK,” kata Disel Astawa. [ANTARA]
