Perjuangkan Soal Kebenaran Ijazah Jokowi, Dokter Tifa: Kami Tidak Menyerang

SuaraBali.id - Aktivis Media Sosial, Tifauzia Tyassuma atau kerap dikenal dengan Dokter Tifa mengungkapkan bahwa Indonesia kini tengah menghadapi krisis moral.

Ungkapan tersebut buntut dari dirinya yang merasa dikriminalisasi perihal kasus dugaan ijazah palsu milik Presiden ke 7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Saya Dokter Tifa berbicara bukan hanya sebagai WNI, tetapi sebagai bagian dari komunitas global yang menjunjung tinggi kebenaran, kehormatan dan integritas intelektual,” ujar Dokter Tifa saat ditemui oleh wartawan.

“Indonesia negara demokrasi terbesar ketiga di dunia tengah menghadapi krisis moral yang sunyi namun sangat menentukan. Bukan krisis yang ditandai oleh perang atau kekerasan melainkan oleh pergulatan antara kebenaran dan kekuasaan, antara Nurani akademik dan tekanan politik,” imbuhnya.

Menurutnya, permasalahan yang terjadi hanyalah sebuah pertanyaan mendasar dan bukan soal serangan pribadi.

Dokter Tifa menyebut bahwa ini adalah panggilan moral bagi dirinya sebagai seorang akademisi untuk mengungkapkan kebenaran.

“Inti dari permasalahan ini adalah sebuah pertanyaan sederhana namun mendasar. Benarkah seorang mantan presiden republik Indonesia pernah menjabat dengan ijazah akademik yang tidak otentik?,” ujarnya.

“Pertanyaan ini bukan serangan pribadi, bukan fitnah, bukan pula manuver politik. Ini adalah panggilan moral dan konstitusional yang diajukan oleh kami para akademisi, peneliti dan intelektual yang menjalankan tanggung jawabnya untuk mengkaji, mempertanyakan dan mengungkapkan kebenaran,” tambahnya.

Tujuan untuk mengungkapkan kebenaran itu disesali oleh Dokter Tifa lantaran harus dibalas dengan kriminalisasi.

Pihaknya merasa dibungkam, bahkan diperlakukan selayaknya seorang penjahat di Indonesia.

Dokter Tifa menyebut bahwa dirinya sebagai seorang peneliti tentu tidak bertindak sesuka hatinya, melainkan menggunakan pendekatan akademik.

“Namun kami justru dikriminalisasi, kami dibungkam, kami diperlakukan seolah – olah penjahat. Padahal, satu – satunya kesalahan dalam tanda kutip kami adalah kami sedang menegakkan kebenaran,” urainya.

“Kami tidak bertindak sembrono, kami tidak menyerang, kami menggunakan pendekatan akademik dan motivasi kami adalah menjaga kehormatan republik.” Imbuhnya.

Dokter Tifa menyebut bahwa apa yang sudah terjadi merupakan contoh nyata dari penindasan oleh presiden yang berbahaya bagi demokrasi.

“Ini adalah contoh nyata dari penindasan sebuah presiden berbahaya, bukan hanya bagi Indonesia tetapi bagi demokrasi di seluruh dunia,” ucapnya.

Dokter Tifa mengatakan bahwa pihaknya tidak meminta dunia untuk ikut turun tangan, melainkan hanya untuk mendengarkan hingga menyaksikan apa yang telah terjadi di Indonesia.

“Kami tidak meminta dunia untuk campur tangan, kami hanya mengundang dunia untuk menyaksikan, untuk mencatat, untuk mendengarkan. Karena kebebasan akademik dan hak untuk berkata benar adalah nilai universal dan dilindungi oleh UU Internasional dan ini tidak terikat oleh batas negara,” terangnya.

“Kami memohon kepada sahabat – sahabat kami di PBB, di Universitas – universitas dunia, di organisasi Hak Asasi Manusia Internasional, beri ruang bagi kasus ini. Sadari bahwa harga dari diamnya suara Nurani jauh lebih mahal daripada ketidaknyamanan politik sesaat,” sambungnya.

Tak hanya soal ijazah Jokowi, Dokter Tifa baru – baru ini juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membahas isu “Fufufafa”.

Melalui platform X miliknya, Dokter Tifa menyarankan Prabowo agar tidak ragu lagi membahas Fufufafa menjelang Oktober 2025.

Cuitan tersebut menjadi sorotan publik karena isinya yang provokatif. Dokter Tifa merujuk pada Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur tentang mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden.

Meskipun tidak menyebut nama secara gamblang, narasi yang dibangun kuat mengarah pada wacana pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

“Kalau tahun 2024 Presiden @Prabowo masih sungkan bahas tentang Fufufafa. Maka saat ini, menjelang Oktober 2025 ini, adalah momentum yang tepat untuk Presiden @Prabowo bahas siapa Fufufafa. Tidak usah sungkan lagi dengan anak kurang ajar tidak tahu adat ini. Pasal 7A UUD 1945 jelas menyatakan Presiden dan Wapres bisa dimakzulkan ketika terbukti melakukan perbuatan tercela,” cuitnya.