SuaraBali.id - Ratusan massa aksi gedor kantor DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) hari ini, Kamis (27/8/2025).
Para massa aksi dari aliansi mahasiswa dan rakyat NTB ini membawa 12 tuntutan salah satunya tentang evaluasi program makan siang bergizi gratis (MBG) hingga penolakan tunjangan anggota DPR.
Aparat kepolisian menjaga ketat gerbang utama kantor DPRD NTB.
Namun massa aksi dari sejumlah kampus di Kota Mataram memaksa masuk dengan merusak gerbang sebelah selatan.
Baca Juga:Royalti Musik Memukul Pariwisata Mataram? Hotel & Restoran Meradang
Padahal sebelumnya, gerbang yang dirusak oleh massa aksi tahun 2024 lalu sempat dipersoalkan.
Bahkan sejumlah massa aksi waktu itu dilaporkan ke aparat kepolisian karena merusak gerbang DPRD NTB.
Ketua BEM Unram, Lalu Nazir Huda mengatakan perusakan gerbang karena massa aksi mau masuk untuk menemui wakil rakyat yang ada di dalam namun tidak diperbolehkan melalui gerbang utama.
Jika perusakan yang dilakukan dilaporkan kembali, kondisi gerbang disebut memang sudah rusak.
Kondisi tersebut dinilai belum pernah diperbaiki sejak perusakan tahun 2024 lalu oleh massa aksi.
Baca Juga:Fenomena PBB Naik di Berbagai Daerah, Mataram Malah Bebaskan Dan Hapus Denda
“Kalau ini dilaporkan kembali, ini kan sudah rusak dan tidak pernah di perbaiki sebelumnya. Masak mau dilaporkan barang rusak,” katanya.
Ia mengatakan, merasa prihatin dengan kondisi guru dan dosen saat ini.
Sehingga tunjangan wakil rakyat ini bisa dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraannya mereka.
“Kenapa tidak dosen dan guru kita yang dinaikkan tunjangannya. Itu yang menjadi keprihatinan kita,” katanya.
Diakuinya belum diketahui apakah kenaikan tunjangan ini juga terjadi di daerah atau tidak.
“Walaupun sampai beberapa hari ini belum tahu kejelasannya apakah kenaikan gaji dan tunjangan DPR itu sampai daerah atau tidak,” katanya.
Sementara itu, massa aksi dari perwakilan dosen Ahmad Juanidi mengatakan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa sebagai bentuk perlawanan.
Karena aksi yang sama tidak hanya di NTB melainkan juga di beberapa daerah di Indonesia.
“Karena jika ada satu di titik ini, Kupang, Makasar dan beberapa di Jawa dan semua menunjukkan perlawanan. Saya mewakili dosen secara pribadi dan umum mendapatkan jawaban atas ini,” katanya.
Perlawanan yang dilakukan sambungnya merupakan kritikan terhadap kebijakan dinilai tidak adil.
Hal ini juga sebagai wujud mahasiswa dan masyarakat berpikir kritis terhadap kebijakan pemerintah dan berharap ada perubahan yang terjadi.
“Ini adalah akumulasi dari banyak hal yang terjadi di belakangan ini di negeri kita. Dan elemen yang bisa berfikir mahasiswa rakyat kebanyak yang melawan ini ingin mendapatkan jawaban. Jawaban yang kita inginkan adalah perubahan,” kata dosen FKIP Unram.
Menurutnya, saat ini sudah tidak ada yang berada di oposisi. Sehingga jawaban yang diberikan dari wakil rakyat hanya bersifat normatif.
“Kalau dulu ada oposisi itu oke. Tapi sekarang sudah jelas mereka tidur seranjang dengan pembuatan kebijakan dan pelaksananya. Satu ranjang dan rakyat dikeluarkan dari ruang indah itu,” tegasnya.
Program MGB dinilai tidak bisa diterapkan secara menyeluruh. Karena jika diterapkan secara menyeluruh maka tidak akan efektif.
“Bisa pindah misalnya dari MBG ke guru sangat bisa untuk meningkatkan. Kalau di pelosok ini Kawan yang tersiksa. Jeritan itu nyata jangan dianggap sebagai suara sumbang saja,” katanya.
Massa aksi ditemui ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, sekitar pukul 14.00 wita.
Ia menjawab beberapa tuntutan para massa aksi soal alokasi anggaran yang harus pro terhadap rakyat.
“Alokasi dana jelas pro rakyat. Banyak program itu diberikan kepada rakyat termasuk peningkatan UMKM,” katanya.
DPRD NTB juga sudah menyampaikan hasil evaluasi program makan siang bergizi gratis (MBG).
Bahwa, DPRD NTB juga sudah mendapatkan laporan terkait menu yang diberikan tidak layak konsumsi.
“Kami sudah sampaikan soal evaluasi MBG. Kami sudah sampaikan dan semoga ada perbaikan,” katanya.
Usulan ini sambungnya akan disampaikan ke DPR RI. Diharapkan semua usulan didengar oleh ketua DPR RI Puan Maharani.
“Itu banyak sekali dan nanti teman-teman dari komisi yang akan jawab,” katanya.
Kontributor Buniamin
