“Ada kontribusi BPS untuk Bali selain yang umum berlaku di seluruh Indonesia, ada yang spesifik untuk bali. Mungkin ini bisa menjadi percontohan,” tuturnya.
Koster bahkan sesumbar jika idenya tersebut lebih maju dari BPS.
Dia menginginkan agar sensus tersebut selambatnya sudah dilakukan pada tahun 2026.
“Ini mohon maaf ya bu (Kepala BPS RI) ya, kira-kira pikiran saya lebih maju dari BPS,” ucapnya.
Baca Juga:Di Balik Nama Serombotan, Kuliner Khas Bali Hidangan Para Raja yang Kini Dijual Rp 5 Ribuan
Adapun rencananya sensus kebuyaaan yang diinisiasi Koster ini akan dibiayai oleh APBD Provinsi Bali.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasani menjelaskan jika pihaknya mendukung ide yang diucapkan Koster.
Dia juga telah merencanakan ide untuk membuat data yang rinci terkait sensus tersebut nantinya.
Amalia menilai jika kebudayaan Bali memang unik dari daerah lain di Indonesia.
Dia menyebut cara Bali membangun ekonominya dibanding ekonomi nasional.
Baca Juga:Pangdam Udayana: Kerja Sama dengan Unud Tetap Lanjut, Demi Kepentingan Bangsa
“Karena kami melihat ini berbeda dengan karakter perekonomian nasional, Bali tidak bisa di digoyah-goyah dengan pendekatan cara membangun ekonomi nasional,” ujar Amalia.
Dia memang sudah menyiapkan tim untuk melakukan sensus tersebut.
Namun, pihaknya masih memerlukan tahap-tahapan sebelum melakukan sensus seperti desain dari kerangka sensus dan metodologi dari sensus.
“Kami senang pak sebenarnya dengan ide ini karena itu kembali bahwa intervensi kebijakan untuk suatu daerah bisa bersifat spesifik yang tidak bisa diterapkan di tempat lain,” imbuhnya.
Kontributor : Putu Yonata Udawananda
