Koster Minta Tak Masukkan Canang Sari di Penghitungan Inflasi Bali : Itu Niskala

Gubernur Bali minta BPS tak hitung canang sari sebagai inflasi, usul bahan bakunya saja. Pemprov juga siapkan sensus kebudayaan & data krama Bali.

Eviera Paramita Sandi
Kamis, 10 April 2025 | 07:05 WIB
Koster Minta Tak Masukkan Canang Sari di Penghitungan Inflasi Bali : Itu Niskala
Ilustrasi Canang Sari [disbud.bulelengkab.go.id]

SuaraBali.id - Menjelang Sensus Ekonomi, Gubernur Bali Wayan Koster meminta Badan Pusat Statistik (BPS) nanti tidak memasukkan canang sari sebagai salah satu komoditas yang masuk penghitungan inflasi.

Ia menyarankan agar sebaiknya diganti menjadi komoditasnya, seperti janur, bunga, atau pisang sebagai bagian dari bahan-bahan membuat sarana persembahyangan canang sari tersebut.

“Agar BPS tidak memasukkan prasarana upacara di Bali seperti canang dan daksina sebagai faktor inflasi, karena hal itu bagian dari unsur niskala, kalau bahannya seperti busung atau janur, bunga, pisang bisa dijadikan faktor inflasi,” kata Wayan Koster, Rabu (10/4/2025).

Koster menyebut perlu dilakukan kajian lebih dalam terkait ekonomi di Pulau Dewata termasuk soal memasukkan canang sari sebagai komoditas inflasi.

Baca Juga:Nyaris Kehilangan Jessica Iskandar, Vincent Verhaag Ngaku Siap Gantikan Nyawanya

Selama ini sarana sembahyang tersebut kerap kali masuk jajaran penyumbang inflasi setiap jelang hari raya.

Pemprov Bali saat ini sedang menjalani transformasi ekonomi melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali yang di dalamnya terdapat sektor pertanian organik, kelautan dan perikanan, Industri Kecil Menengah (IKM) hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pemerintah daerah juga sedang mempersiapkan program Sensus Kebudayaan Bali dengan lokasi di Desa Adat.

Koster menyatakan bahwa sensus ini bertujuan untuk perlindungan kebudayaan Bali, karena Bali dikenal dengan kekayaan dan keunikan budaya-nya yang beragam dan letaknya di desa adat.

"Nanti kita rancang, apakah BPS Bali jadi penyelenggara sensus ini dengan kerja sama atau bagaimana nanti mekanisme, yang jelas data kebudayaan yang ada di desa adat ini harus detail kita miliki sebagai aset," ujarnya.

Baca Juga:Ritual Undang Leak di Jembatan Tukad Bangkung Jadi Sorotan, Live Sambil Bawa Kain Rajah

Saat ini Pemprov Bali juga hendak mendata jumlah penduduk krama Bali untuk mengetahui secara spesifik jumlah dan pendidikan dari anak pertama yaitu yang bernama depan Wayan, Putu, dan Gede; anak kedua yang bernama Made, Nengah, dan Kadek atau Kade; anak ketiga yaitu Komang dan Nyoman; dan anak keempat yaitu Ketut.

Mitigasi Inflasi Menjelang Galungan

Sementara itu saat ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali memitigasi risiko inflasi menjelang Hari Raya Galungan yang jatuh pada 22-23 April 2025 dan Hari Raya Kuningan pada Sabtu (3/5/2025).

“Kami terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama seluruh kabupaten/kota di Bali,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Erwin Soeriadimadja.

Secara umum menurutnya sinergi pengendalian inflasi itu yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi kepada publik.

Sedangkan dalam jangka menengah-panjang, perwakilan bank sentral itu mengajak seluruh tim pengendalian inflasi daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga dan mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Produktivitas, kata dia, dapat ditingkatkan melalui mitigasi alih fungsi lahan, penguatan pengairan, implementasi benih unggul, serta perluasan hilirisasi.

Selanjutnya, produktivitas pertanian juga perlu didorong melalui peningkatan efisiensi rantai pasok yakni melalui badan usaha milik desa, perumda pangan, dan koperasi, serta kerja sama hulu-hilir antara petani, penggilingan, perumda pangan, dan hotel, restoran, dan kafe.

BI Bali juga mengatakan ada beberapa komoditas yang berpotensi mengalami inflasi yakni canang sari atau rangkaian janur dan bunga sebagai salah satu kebutuhan penting saat Galungan.

Sedangkan untuk harga pangan, kenaikan harga daging dan telur ayam ras di tengah peningkatan harga jagung di tingkat global, sebagai bahan baku pakan ternak.

Selain itu adanya normalisasi tarif listrik untuk pelanggan pasca-bayar pemakaian Maret dan normalisasi harga angkutan udara juga menjadi potensi risiko inflasi yang perlu diwaspadai.

Sebelumnya, Ketua Tim Pengendalian Inflasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Sri Udayani menjelaskan secara lebih konkrit salah satu upaya pengendalian inflasi yakni mengadakan pasar murah di sejumlah titik jelang Galungan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak