SuaraBali.id - Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menyebut anggaran Pemerintah Provinsi Bali terdampak akibat instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi belanja.
Mahendra menyebut ada hampir Rp50 miliar dana transfer dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Bali yang dipangkas. Namun, dia menyebut jumlah anggaran yang dipangkas itu bukan merupakan jumlah yang banyak.
“Nggak banyak (dana yang dipangkas), kalau nggak salah nggak sampai Rp50 miliar dari pusat dan bisa dicover oleh APBD. Nggak ada masalah,” ujar Mahendra saat ditemui di Denpasar, Senin (10/2/2025).
Dia mengungkap jika pemangkasan anggaran itu dilakukan pada sektor irigasi. Namun, Staf Khusus Kemendagri itu mengaku tidak khawatir karena sektor yang terdampak dapat ditanggulangi dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga:Ditangkap Karena Kokain Rp 6 Miliar, 3 Bule Inggris Ini Tertawa Saat Ditunjukkan ke Media
Dia menjelaskan jika kondisi APBD sudah cukup sehat untuk menambal keperluan yang anggarannya dipangkas oleh pemerintah pusat.
“Nggak banyak, dan kita bisa program tersebut tetap bisa dilaksanakan dgn APBD. Jadi hanya irigasi sama apa lupa saya satu lagi
Sebelumnya, Mahendra juga mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang pengelolaan dana transfer ke daerah pasca instruksi presiden tersebut. Menindaklanjuti Rakornas tersebut, Mahendra juga sudah melakukan penyesuaian anggaran untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Dia menerbitkan surat pemberitahuan kepada perangkat daerah untuk menunda proses pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari dana transfer ke daerah.
“Menerbitkan surat pemberitahuan kepada seluruh perangkat daerah agar melakukan penundaan proses pengadaan barang/jasa dan atau penandatanganan kontrak barang/jasa yang pengadaannya bersumber dari dana transfer ke daerah,” ujar Mahendra dalam keterangannya.
Baca Juga:Diajak Koster Ketemuan, De Gadjah Mohon Doa
Kontributor : Putu Yonata Udawananda
